BOGORINSIDER.com —“Uang Itu Milik Rakyat”: Suara Masyarakat Usai Rp13,2 Triliun Kembali ke Kas Negara
Di sebuah warung sederhana di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, seorang ibu pedagang sayur menatap layar televisi kecil yang menayangkan berita penyerahan Rp13,2 triliun hasil korupsi CPO.
Tangannya berhenti sejenak menimbang cabai, lalu ia berkata pelan,
“Kalau uang segitu beneran balik ke rakyat, harga sembako mungkin bisa turun.”
Kalimat sederhana, tapi penuh makna.
Di tengah kelelahan ekonomi dan krisis kepercayaan, momen itu seperti memberi napas baru bahwa negara masih bisa jujur kepada rakyatnya.
Bagi banyak warga, berita pengembalian dana korupsi Rp13,2 triliun bukan sekadar headline tapi simbol bahwa keadilan bisa diwujudkan.
Beberapa mahasiswa yang ditemui tim SEWAKTU.id di kampus UI Depok menilai langkah Kejagung dan Presiden Prabowo sebagai “titik balik moral”.
“Uang itu bukan cuma angka. Itu milik rakyat yang selama ini dirampas oleh segelintir orang,” ujar Fitri, mahasiswi Fakultas Hukum.
Sementara itu, pekerja ojek online, Andi (32), menyebut peristiwa ini membangkitkan harapan baru:
“Biasanya koruptor ditangkep, tapi uangnya gak jelas. Sekarang uangnya balik. Minimal rakyat tahu hasilnya nyata.”
Tak hanya di kota besar, gema keadilan ini juga terdengar hingga daerah.
Kepala Desa Karanganyar, Banyumas, menilai pengembalian dana ini bisa menjadi momentum untuk mempercepat penyaluran dana desa dan infrastruktur lokal.
“Kalau uang itu dipakai bangun jalan dan sekolah, rakyat akan merasa uang negara benar-benar kembali ke mereka,” katanya.
Di Aceh, seorang guru honorer bernama Maimunah berharap dana yang dikembalikan bisa memperkuat tunjangan guru.
“Kami ini garda depan pendidikan, tapi sering merasa dilupakan. Kalau uang itu bisa bantu pendidikan, kami bersyukur.”
Survei cepat dari lembaga riset Median Indonesia (Oktober 2025) menunjukkan:
- 68% responden mengaku “senang dan bangga” uang hasil korupsi bisa dikembalikan.
- 21% “ragu uang itu benar digunakan untuk rakyat.”
- 11% “tidak peduli, karena belum merasakan dampaknya.”
Artinya, meski publik mengapresiasi langkah ini, kepercayaan belum pulih sepenuhnya.
Pemerintah perlu membuktikan bahwa uang tersebut benar-benar dialokasikan ke program nyata: pendidikan, kesehatan, dan bansos.