Kolaborasi Lintas Lembaga: Hukum, Pajak, dan Investasi
Selain OJK dan Imigrasi, pembahasan regulasi family office juga melibatkan:
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) – menyiapkan skema pajak khusus & insentif investasi.
- Kemenkumham – memastikan aspek legalitas badan usaha family office sesuai hukum nasional.
- Kementerian Investasi/BKPM – mengatur alur izin dan fasilitas investor asing.
Rencananya, keempat lembaga tersebut akan menandatangani MoU lintas sektor pada awal 2026 untuk mempercepat implementasi sistem family office licensing and governance framework.
“Regulasi ini harus rampung sebelum 2026 agar Indonesia tidak tertinggal dari Malaysia dan Thailand,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi DEN.
Insentif dan Perlindungan: Daya Tarik Bagi Investor
Pemerintah menargetkan agar family office yang masuk ke Indonesia bisa mendapatkan insentif fiskal progresif, antara lain:
- Potongan pajak penghasilan (PPh) hingga 50% untuk pendapatan investasi.
- Bebas pajak impor barang modal dan kendaraan operasional family office.
- Akses khusus ke proyek green investment dan impact fund.
Selain itu, pemerintah juga menjamin perlindungan hukum setara investor nasional, dengan penyelesaian sengketa di bawah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Risiko yang Diantisipasi
Regulasi family office bukan tanpa risiko. OJK menyoroti potensi:
- Penyalahgunaan untuk pencucian uang (money laundering).
- Penyelundupan modal dan aset lintas negara.
- Dominasi asing di sektor keuangan domestik.
OJK menegaskan akan memperkuat compliance system dengan teknologi analitik dan pelaporan otomatis.
Seluruh transaksi family office wajib dilaporkan melalui sistem financial intelligence reporting bekerja sama dengan PPATK dan Bank Indonesia.
“Kita ingin Indonesia jadi magnet investasi, tapi bukan tempat berlindung uang panas,” tegas Deputi Komisioner OJK.
Baca Juga: Ray Dalio dan Luhut Pandjaitan: Misi Menarik Miliarder Dunia ke Indonesia
Langkah Selanjutnya: Uji Coba di Bali
Tahap awal regulasi akan diuji coba di Bali sebagai pilot project Family Office Zone.
Zona ini akan menjadi tempat simulasi penerapan izin, visa, pajak, dan pengawasan terpadu.
Jika berhasil, konsep ini akan diperluas ke: