BOGORINSIDER.com – Kasus keracunan massal ratusan siswa akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pukulan telak bagi salah satu kebijakan andalan pemerintah. Di satu sisi, program ini diharapkan mampu memperbaiki gizi anak bangsa.
Namun di sisi lain, tragedi yang terjadi menimbulkan pertanyaan besar: apakah MBG masih layak dilanjutkan?
Daripada sekadar mencari kambing hitam, saat ini yang lebih mendesak adalah mencari solusi. Bagaimana caranya agar program MBG bisa tetap berjalan, tetapi aman, transparan, dan dipercaya masyarakat?
Analisis: Titik Lemah Program MBG
Kasus keracunan di Bandung Barat membuka fakta bahwa ada celah besar dalam implementasi MBG. Beberapa titik lemahnya antara lain:
- Proses Tender Katering
Banyak penyedia katering dipilih tanpa standar ketat. Ada dugaan praktik asal pilih yang berujung pada kualitas makanan buruk. - Pengawasan Minim
Baik di tingkat sekolah maupun pemerintah daerah, pengawasan distribusi makanan cenderung lemah. Tidak ada SOP jelas tentang pengecekan kualitas sebelum makanan dibagikan. - Distribusi Massal Berisiko
Makanan yang diproduksi dalam jumlah besar sering kali tidak tersimpan sesuai standar higienis. Akibatnya, makanan mudah basi dan terkontaminasi. - Kurangnya Transparansi Anggaran
Publik sulit mengakses informasi tentang berapa besar anggaran, siapa penyedia, dan bagaimana mekanisme kontrol kualitas dilakukan.
Dampak Jika Tidak Ada Perbaikan
Jika masalah ini dibiarkan, bukan tidak mungkin kasus serupa akan terulang di daerah lain. Bukan hanya kesehatan siswa yang dipertaruhkan, tetapi juga kredibilitas pemerintah. Program besar seperti MBG bisa runtuh hanya karena kegagalan pengawasan.
Selain itu, trauma orang tua dan siswa akan semakin dalam. Mereka bisa menolak makanan sekolah secara massal, sehingga tujuan utama program meningkatkan gizi tidak akan tercapai.
Baca Juga: Dampak Sosial & Psikologis Tragedi Keracunan MBG pada Siswa
Solusi: Jalan Menyelamatkan Program MBG
Agar MBG tidak mati di tengah jalan, ada beberapa langkah strategis yang bisa ditempuh:
1. Audit Total Penyedia Katering
Pemerintah harus melakukan audit ketat terhadap semua penyedia katering. Kontrak dengan pihak yang tidak memenuhi standar harus segera diputus.
2. Standarisasi Nasional Kualitas Pangan