BOGORINSIDER.com – Kasus keracunan massal ratusan siswa akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Bandung Barat masih menjadi perbincangan hangat. Setelah kronologi kejadian mencuat, kini publik menunggu: siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini?
Pemerintah daerah, penyedia katering, sekolah, hingga kementerian terkait saling bersuara. Namun, bagi masyarakat, pertanyaan utamanya tetap sama: bagaimana kasus ini bisa terjadi, dan siapa yang akan menanggung akibatnya?
Bupati Bandung Barat langsung turun tangan dan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Pemerintah daerah berjanji melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyedia katering yang terlibat.
“Kami akan mengecek kembali mekanisme distribusi MBG. Jangan sampai ada kelalaian yang membahayakan anak-anak,” tegas Bupati dalam konferensi pers.
Namun, publik menilai evaluasi saja tidak cukup. Harus ada langkah nyata berupa sanksi tegas bagi pihak yang terbukti lalai.
Salah satu pihak yang paling banyak disorot adalah penyedia katering. Sebagai pihak yang menyiapkan dan mendistribusikan makanan, mereka berada di garis depan tanggung jawab.
Banyak orang tua mendesak agar kontrak dengan katering tersebut diputus, bahkan dituntut secara hukum. “Kalau terbukti ceroboh, jangan hanya diberi peringatan. Harus ada hukuman agar jera,” ujar seorang wali murid yang anaknya menjadi korban.
Baca Juga: Kronologi Ratusan Siswa Keracunan Program MBG di Sekolah
BPOM bersama kepolisian saat ini tengah melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan untuk memastikan sumber kontaminasi. Jika terbukti ada pelanggaran standar, penyedia katering bisa dikenai sanksi pidana.
Sekolah juga tak luput dari kritik. Sebagai penerima program, pihak sekolah dinilai kurang melakukan pengawasan terhadap kualitas makanan sebelum dibagikan kepada siswa.
Padahal, menurut standar keamanan pangan, sekolah memiliki kewajiban minimal untuk memastikan makanan tidak basi atau berbau. “Guru memang bukan ahli gizi, tapi kontrol sederhana harus dilakukan,” kata aktivis pendidikan di Jawa Barat.
Kasus ini bukan hanya persoalan daerah. Karena MBG adalah program nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ikut diminta bertanggung jawab.
Kemenkes telah mengirim tim investigasi khusus, sementara Kemendikbud menyatakan akan mengevaluasi ulang sistem distribusi MBG di seluruh Indonesia.
Banyak pengamat menilai, kasus ini adalah alarm bagi pemerintah pusat. Tanpa sistem pengawasan yang ketat, program sebesar MBG akan rawan masalah di lapangan.