BOGORINSIDER.com – Bayangkan seorang pemilik warung kecil di Jakarta yang setiap bulan setia membayar pajak UMKM 0,5% dari omzetnya. Meski jumlahnya tidak besar, ia percaya membayar pajak adalah bentuk kontribusi nyata bagi negara.
Namun, saat mendengar wacana Tax Amnesty jilid III, ia sempat mengeluh, “Kenapa yang melanggar diberi pengampunan, sementara kami yang taat tidak mendapat apa-apa?”
Cerita sederhana ini menggambarkan keresahan sebagian besar wajib pajak patuh di Indonesia. Mereka merasa program tax amnesty yang diulang-ulang memberi keuntungan pada mereka yang abai, sementara yang jujur justru diabaikan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak keras tax amnesty jilid III dengan alasan moral hazard. Ia menilai, jika pengampunan pajak terus diberikan, masyarakat bisa berpikir melanggar pajak tidak masalah karena akan selalu ada pengampunan.
Pernyataan ini mendapat dukungan dari kalangan akademisi, ekonom, hingga sebagian pengusaha. Menurut mereka, kebijakan amnesty memang bisa membantu APBN jangka pendek, tetapi efeknya berbahaya untuk jangka panjang.
Baca Juga: Purbaya Tolak Tax Amnesty Jilid III, Ini Alasannya
Meski banyak yang setuju, penolakan tax amnesty tidak serta-merta diterima semua pihak. Berikut beberapa suara dari publik:
- Setuju dengan Purbaya
“Saya sudah bertahun-tahun taat bayar pajak. Kalau ada amnesty lagi, rasanya tidak adil. Lebih baik pemerintah perkuat sistem perpajakan,” ujar Rani, pelaku usaha UMKM di Surabaya. - Ragu Tanpa Amnesty
“Kalau tidak ada tax amnesty, apakah target penerimaan negara bisa tercapai? Saya khawatir nanti defisit APBN makin besar,” kata Andi, karyawan swasta di Jakarta. - Netral tapi Ingin Transparansi
“Saya tidak peduli ada atau tidak tax amnesty, yang penting pemerintah transparan soal penggunaan uang pajak,” ungkap Lina, guru di Bandung.
Ekonom senior menilai, penolakan tax amnesty adalah langkah yang tepat untuk menjaga kredibilitas negara. Namun, tantangan terbesar adalah membangun kepercayaan publik bahwa membayar pajak benar-benar untuk kepentingan rakyat.
“Wajib pajak akan lebih patuh jika merasa pajak digunakan dengan baik, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” jelas seorang pakar ekonomi fiskal dari Universitas Indonesia.
Bagi rakyat kecil, pajak bukan sekadar angka di laporan. Pajak adalah pengorbanan nyata dari hasil kerja keras sehari-hari. Jika pemerintah sering memberi pengampunan pada yang kaya atau pengusaha besar yang tidak patuh, rasa keadilan bisa terkikis.
Dengan menolak tax amnesty, Purbaya sebenarnya sedang mencoba mengembalikan rasa adil bagi jutaan wajib pajak patuh. Mereka yang selama ini membayar pajak dengan jujur akhirnya merasa didengar.
Penolakan tax amnesty jilid III bukan sekadar keputusan teknokratis. Kebijakan ini menyangkut moral, rasa adil, dan kepercayaan publik.
Baca Juga: Purbaya Tolak Tax Amnesty, Apa Efek Ekonomi?
Purbaya telah memilih jalur yang lebih sulit: membangun sistem perpajakan berkelanjutan daripada mengandalkan solusi instan. Namun, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada dukungan publik.