BOGORINSIDER.com --Harta kekayaan Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, tengah menjadi sorotan publik. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 1 Agustus 2024, total kekayaan Arlan tercatat mencapai Rp 17,002,737,046.
Rincian Harta Kekayaan
Dalam laporan tersebut, Arlan memiliki 18 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Prabumulih dan Kabupaten Ogan Ilir dengan nilai total Rp 5,87 miliar.
Selain itu, Arlan juga melaporkan kepemilikan sejumlah kendaraan, termasuk truk Mitsubishi, Hino, mobil double cabin Triton, hingga buldoser John Deere, dengan total nilai Rp 4,92 miliar.
Baca Juga: Profil Wali Kota Prabumulih, Skandal Terbaru Pecopotan Kepsek SMPN1 Karena Tegur Anaknya
Tak hanya itu, terdapat harta bergerak lainnya senilai Rp 202 juta dan kas atau setara kas mencapai Rp 8 miliar. Di sisi lain, Arlan juga mencatatkan utang sebesar Rp 2 miliar, sehingga nilai bersih kekayaannya tetap sekitar Rp 17 miliar.
Sorotan Publik
Kekayaan Wali Kota Prabumulih ini menuai perhatian publik setelah mencuat isu pencopotan kepala sekolah SMPN 1 Prabumulih. Isu tersebut dipicu dugaan adanya teguran terhadap seorang siswa yang membawa mobil ke sekolah, yang disebut-sebut merupakan anak dari Wali Kota.
Fakta ini kemudian memunculkan pertanyaan publik. Pasalnya, dalam laporan LHKPN milik Arlan, tidak tercatat kepemilikan mobil pribadi mewah, melainkan hanya kendaraan berat dan truk.
Baca Juga: Hanya Karena Tegur AnaK Wali Kota Bawa Mobil, Tangis Siswa Usai Kepsek SMPN 1 Prabumulih Dicopot
Latar Belakang
Arlan bukan sosok baru di dunia usaha. Sebelum menjabat sebagai Wali Kota, ia dikenal sebagai pengusaha di sektor karet dan konstruksi.
Aset-aset yang dimilikinya juga sebagian besar berasal dari kegiatan usaha tersebut.
Menurut laporan media, harta kekayaan yang mencapai puluhan miliar ini menempatkan Arlan sebagai salah satu pejabat daerah dengan aset signifikan di Sumatera Selatan.
Baca Juga: Isu Kepsek SMPN 1 Dicopot Gegara Anak Bawa Mobil, Wali Kota Prabumulih Angkat Bicara
Transparansi & Tanggung Jawab
LHKPN menjadi instrumen penting untuk memastikan transparansi pejabat publik. Namun, publik tetap berharap adanya konsistensi antara laporan kekayaan resmi dengan gaya hidup pejabat dan keluarganya.
Kasus yang menimpa Arlan menjadi pengingat pentingnya keterbukaan, serta bagaimana laporan harta harus sejalan dengan realitas di lapangan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.