Efeknya bergelombang. Ketika proyek dipotong atau anggaran disalahgunakan, orang miskin kehilangan akses, pedagang pasar berhenti berjualan, lapangan kerja mengecil, dan warga yang berharap berubah menjadi kecewa.
Baca Juga: Sri Mulyani Out, Purbaya Yudhi Jadi Menkeu Baru
Korupsi kepala daerah bukan sekadar persoalan individu, tapi merusak mesin pelayanan publik.
Pesan yang tersisa sederhana tapi berat. Pilih pemimpin bukan karena paras atau janji manis semata.
Minta pertanggungjawaban, dorong transparansi, dan dukung mekanisme pengawasan yang nyata. Warga butuh kepala daerah yang bekerja untuk rakyat, bukan untuk rekening sendiri. Karena ketika pemimpin lupa tugasnya, yang menderita bukan mereka, tapi kita semua.