BOGORINSIDER.com --Baru beberapa hari menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa langsung membuat gebrakan.
Ia mengisyaratkan kemungkinan revisi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang sebelumnya disusun oleh Sri Mulyani Indrawati.
Langkah ini menimbulkan perdebatan: apakah revisi ini diperlukan, atau justru berisiko mengguncang stabilitas fiskal Indonesia?
APBN 2026: Warisan Sri Mulyani
APBN 2026 dirancang Sri Mulyani dengan semangat disiplin fiskal. Target defisit ditetapkan agar tetap terkendali di bawah 3% PDB, sesuai komitmen pemerintah untuk menjaga kredibilitas fiskal di mata dunia.
Baca Juga: Dampak Pergantian Menkeu Investor Panik, Rupiah Melemah Pasca Pengangkatan Purbaya
Selain itu, alokasi belanja diarahkan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan subsidi strategis. Konsepnya: menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kehati-hatian fiskal.
Namun, pergantian menteri membuat semuanya bisa berubah.
Purbaya Membuka Wacana Revisi
Dalam pernyataan resminya, Purbaya menyebut APBN 2026 bisa direvisi agar lebih sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto【web】. Ia menekankan perlunya anggaran yang fleksibel untuk mendorong belanja negara demi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
“APBN harus jadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi rakyat, bukan sekadar menjaga angka defisit,” ujarnya.
Pernyataan ini langsung memicu diskusi publik: apakah disiplin fiskal akan dikorbankan demi ambisi pembangunan?
Apa yang Bisa Berubah dalam Revisi?
Baca Juga: Drama Terbaru Pergantian Sri Mulyani, Sosok Purbaya Yudhi Sadewa Jadi Menkeu Baru
Jika benar dilakukan, ada beberapa sektor yang berpotensi mengalami perubahan:
-
Belanja Infrastruktur Lebih Besar
Presiden Prabowo berfokus pada proyek strategis nasional, termasuk ketahanan pangan dan energi. Belanja infrastruktur bisa ditingkatkan drastis. -
Subsidi dan Bantuan Sosial
Ada kemungkinan alokasi bansos diperbesar, sejalan dengan janji politik untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah inflasi.