Partai oposisi menyebut keputusan ini sebagai “kemenangan rakyat”. Sementara partai koalisi pemerintah mencoba mengambil posisi moderat, mendukung langkah Presiden sembari meminta dialog lebih lanjut untuk memastikan tidak terjadi stagnasi di parlemen.
Baca Juga: Tagar 17+8 Tuntutan Rakyat Menggema di Media Sosial, Desak Reformasi DPR
Dampak Sosial dan Politik
Kebijakan pencabutan tunjangan DPR diprediksi memiliki efek domino. Pertama, meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sempat goyah. Kedua, memberikan sinyal kuat bahwa Prabowo ingin menjalankan agenda pemerintahan yang berpihak pada rakyat, bukan elite.
Namun, analis politik dari CSIS memperingatkan bahwa kebijakan ini juga bisa memunculkan resistensi dalam hubungan eksekutif–legislatif. Jika komunikasi tidak dijaga, bukan tidak mungkin akan terjadi friksi politik yang menghambat jalannya pemerintahan.
Harapan Rakyat
Di media sosial, tagar #TunjanganDPRDicabut sempat menjadi trending. Banyak warganet mengungkapkan rasa lega sekaligus berharap langkah ini menjadi awal reformasi besar dalam tata kelola negara.
“Kalau Presiden berani cabut tunjangan DPR, semoga berikutnya juga ada evaluasi terhadap fasilitas pejabat lain. Semua harus transparan,” tulis seorang netizen di X (Twitter).
Keputusan ini jelas bukan akhir dari perdebatan. Namun, satu hal pasti: keberanian Presiden Prabowo mencabut tunjangan DPR menunjukkan arah baru kepemimpinan yang lebih responsif terhadap aspirasi rakyat.
Indonesia kini menanti, apakah langkah berani ini akan menjadi momentum reformasi politik yang lebih luas atau hanya sekadar respons sementara terhadap tekanan publik.