Gejolak Protes Aksi Demo Semakin Memanas, Presiden Prabowo Cabut Tunjangan DPR

BOGORINSIDER.com --Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan besar: mencabut tunjangan istimewa anggota DPR.

Langkah ini datang setelah serangkaian demonstrasi besar yang melanda berbagai kota di Indonesia, dipicu rasa ketidakadilan publik terhadap fasilitas mewah wakil rakyat di tengah situasi ekonomi yang menekan.

Gelombang Protes dan Tekanan Publik

Dalam dua pekan terakhir, demonstrasi terjadi di Jakarta, Makassar, hingga Medan. Massa dari berbagai latar belakang mahasiswa, buruh, hingga masyarakat sipil turun ke jalan menuntut keadilan.

Baca Juga: Kenapa Disebut 17+8? Ini Dia Arti Simbolik Tuntutan Rakyat Viral

Isu yang paling menyulut emosi adalah laporan tentang tambahan tunjangan, termasuk fasilitas perjalanan dinas dan akomodasi eksklusif bagi anggota DPR.

Situasi ini menimbulkan tekanan politik yang semakin berat. Laporan Reuters menyebutkan beberapa aksi bahkan berujung bentrok dengan aparat dan menelan korban jiwa. Sorotan media internasional membuat isu ini tak lagi sekadar masalah domestik, melainkan menyangkut citra Indonesia di mata dunia.

Prabowo Ambil Sikap Tegas

Menyikapi gejolak tersebut, Presiden Prabowo akhirnya menarik keputusan tunjangan yang dianggap memberatkan negara. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan:

“Negara harus mendahulukan kepentingan rakyat. Fasilitas yang tidak relevan dengan kerja legislatif wajib dievaluasi dan, bila perlu, dihentikan.”

Langkah ini menuai respons positif dari sebagian besar masyarakat. Banyak netizen memuji keberanian Presiden mengambil tindakan cepat, meski dipastikan akan memicu perdebatan panjang di kalangan politisi Senayan.

Baca Juga: Asal Mula “17+8 Tuntutan Rakyat”, Dari 211 Aspirasi Jadi Gerakan Viral

Kronologi Keputusan

Menurut keterangan yang dirangkum dari Kompas dan Detik, wacana penghapusan tunjangan DPR sudah mencuat sejak awal Agustus 2025. Namun, eskalasi demonstrasi yang kian meluas pada akhir bulan mempercepat keputusan final dari Presiden.

Rapat kabinet darurat digelar di Istana Negara pada 30 Agustus 2025 malam. Di hadapan menteri dan pimpinan lembaga, Prabowo menginstruksikan Menteri Keuangan serta Menteri Sekretaris Negara untuk menyiapkan regulasi pencabutan tunjangan.

Keesokan harinya, pengumuman resmi disampaikan kepada publik.

Reaksi DPR dan Elite Politik

Tak semua pihak menyambut keputusan ini dengan tangan terbuka. Beberapa anggota DPR menilai pencabutan tunjangan dapat menghambat kinerja legislatif, terutama dalam fungsi pengawasan dan diplomasi. Namun, suara tersebut kalah nyaring dibanding gelombang dukungan dari masyarakat.