Utang Raksasa Whoosh, Cermin Tata Kelola BUMN

Ia menilai, keputusan ini akan mendorong BUMN lebih berhati-hati dalam menyusun model bisnis dan proyeksi pendapatan.

Baca Juga: Warganet Soal Whoosh: “Jangan Pakai Duit Pajak!”

Mendesain Ulang Proyek Strategis Nasional

Kasus Whoosh juga memberi alasan kuat bagi pemerintah untuk meninjau ulang skema Proyek Strategis Nasional (PSN).
Banyak proyek PSN selama ini menumpuk di BUMN, tanpa perhitungan risiko finansial yang seimbang.

Ekonom dari CORE Indonesia, Faisal Basri, menilai bahwa PSN selanjutnya harus menerapkan batas investasi sehat:

• Porsi pinjaman tidak boleh melebihi 70% dari total modal proyek.
• Setiap proyek wajib memiliki feasibility study independen sebelum mendapat izin pelaksanaan.
• Evaluasi publik harus dilakukan minimal dua kali selama masa konstruksi.

Langkah-langkah seperti ini bukan untuk memperlambat pembangunan, tapi memastikan ambisi nasional tetap realistis.

Keputusan Purbaya disambut positif oleh pelaku pasar.
Investor melihatnya sebagai bukti bahwa Indonesia berani menegakkan disiplin fiskal di tengah tekanan politik.
Bahkan lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch Ratings menilai langkah ini memperkuat prospek stabilitas APBN 2026.

“Ini sinyal kuat bagi dunia bahwa Indonesia tidak main-main dalam menjaga kesehatan fiskal,” tulis Fitch dalam laporannya, 11 Oktober 2025.

Pelajaran yang Tak Boleh Diulang

Whoosh mungkin tetap melaju di relnya, tapi pemerintah dan publik kini sadar: ambisi tanpa akuntabilitas bisa berakhir dengan utang menumpuk.
Kita belajar bahwa pembangunan besar bukan hanya soal kecepatan membangun, tapi juga tentang ketepatan menghitung.

Seperti kata Sri Mulyani Indrawati dalam sebuah kuliah umum di 2022:

“Kebijakan fiskal yang baik bukan yang populer, tapi yang bertanggung jawab.”

Whoosh mengajarkan bahwa disiplin fiskal adalah bentuk kecepatan baru cepat dalam berpikir, berhati-hati dalam bertindak, dan bertanggung jawab terhadap masa depan keuangan negara.

Langkah Purbaya bukan akhir cerita, tapi awal perubahan paradigma.
Bahwa di era baru pembangunan, keberanian bukan diukur dari banyaknya proyek, tapi dari kemampuan menolak yang tidak sehat secara ekonomi.