Warganet Soal Whoosh: “Jangan Pakai Duit Pajak!”

Menurutnya, keberanian Purbaya menolak talangan APBN juga memicu efek domino: publik jadi lebih kritis terhadap proyek-proyek BUMN lain yang dianggap tidak efisien.

Dari sisi pemerintah, Kementerian Keuangan mengakui gelombang opini publik turut menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil sikap.
Staf Khusus Menkeu, Ayu Prameswari, menyebutkan bahwa “suara rakyat harus jadi bagian dari kebijakan fiskal.”

“Kita belajar bahwa masyarakat ingin keuangan negara dikelola dengan hati-hati. Kami berterima kasih atas dukungan dan kritik yang konstruktif,” kata Ayu.

Bagi banyak warga, isu ini bukan hanya tentang proyek kereta cepat, tapi tentang keadilan fiskal.
Rakyat merasa punya hak untuk menolak penggunaan APBN bagi proyek yang tidak memberi manfaat langsung.

Baca Juga: Istana Dukung Purbaya Tolak Talangan APBN

“Ini bukan soal menolak pembangunan. Tapi soal siapa yang harus bertanggung jawab atas kesalahan perhitungan,” ujar Bhima Yudhistira, ekonom INDEF.

Menurutnya, sikap tegas pemerintah akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus mengingatkan BUMN agar berhitung lebih cermat sebelum memulai proyek besar.

Gelombang #TolakTalanganAPBN menunjukkan satu hal: publik kini tak lagi diam.
Masyarakat ingin proyek besar dijalankan dengan logika bisnis yang sehat, bukan bergantung pada APBN.

Langkah Purbaya mungkin menuai perdebatan, tapi bagi rakyat, itu simbol harapan baru bahwa uang pajak mereka dijaga dengan benar.