Skandal Pencopotan Kepsek SMPN 1 Prabumulih Masih Berlanjut

BOGORINSIDER.com --Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, mendadak jadi sorotan nasional setelah mencuat kabar bahwa Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, mencopot Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, serta seorang petugas sekuriti sekolah.

Isu ini menjadi perbincangan luas lantaran diduga berawal dari teguran Kepala Sekolah terhadap anak Arlan yang disebut-sebut membawa mobil ke lingkungan sekolah. Benarkah demikian? Berikut rangkuman kronologi dan fakta terkini.

Kabar bermula dari postingan di media sosial yang menyebutkan Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih dicopot secara mendadak. Narasi yang berkembang menyebut pencopotan itu karena anak Wali Kota ditegur lantaran membawa mobil ke sekolah.

Baca Juga: Pemkab Bangkep Pastikan Penanganan Cepat Kasus Dugaan Keracunan Massal

Isu ini dengan cepat menyebar di publik, menimbulkan pro kontra. Banyak warganet menilai keputusan itu bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Tak butuh waktu lama, Wali Kota Arlan akhirnya angkat bicara. Ia membantah tuduhan telah mencopot Kepala Sekolah dan sekuriti. Menurutnya, yang terjadi hanyalah pemberian teguran.

“Tidak ada pencopotan. Itu hanya teguran saja,” ujar Arlan dalam klarifikasinya (Detik, 17 September 2025).

Baca Juga: Ratusan Pelajar Bangkep Alami Gangguan Usai Konsumsi Menu MBG

Arlan juga menegaskan isu anaknya membawa mobil ke sekolah adalah hoaks. Ia menyebut anaknya tidak pernah melakukan hal itu.

Seiring makin panasnya polemik, Arlan kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada Kepala Sekolah Roni Ardiansyah dan masyarakat Prabumulih.

Posisi Kepala Sekolah yang sempat ramai diberitakan dicopot pun akhirnya dipulihkan. Begitu juga dengan petugas sekuriti sekolah yang sempat disebut diberhentikan.

CNN Indonesia (17/9/2025) melaporkan, Arlan menyatakan dirinya tidak berniat mempermalukan pihak sekolah. “Saya mohon maaf, semua sudah selesai,” ujarnya.

Baca Juga: Ratusan Siswa di Banggai Kepulauan Diduga Keracunan MBG

Polemik ini juga menarik perhatian Gubernur Sumatera Selatan. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang Politik, Hukum, dan HAM diturunkan untuk melakukan klarifikasi.