Instruksi Purbaya: Dana Pemerintah Fokus ke UMKM

BOGORINSIDER.com – Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, mengeluarkan kebijakan tegas: dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang ditempatkan di bank milik negara hanya boleh digunakan untuk penyaluran kredit ke sektor riil. Artinya, bank-bank tidak lagi diperkenankan menggunakan dana tersebut untuk membeli obligasi negara atau instrumen investasi lain.

Kebijakan ini disebut sebagai langkah awal Purbaya dalam merombak arah kebijakan fiskal dan moneter agar lebih pro-sektor riil. Fokus utama adalah mendorong pembiayaan UMKM, memperkuat likuiditas pasar domestik, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global.

Sebelumnya, dana pemerintah di perbankan kerap dipakai untuk pembelian obligasi negara, yang dinilai lebih aman dan menguntungkan bagi bank. Namun, strategi ini dianggap kurang memberi dampak langsung ke ekonomi riil.

Purbaya menegaskan bahwa strategi baru ini adalah untuk menjawab kebutuhan kredit masyarakat, terutama sektor UMKM yang menyerap lebih dari 60% tenaga kerja Indonesia. Dengan memperbesar akses pembiayaan, diharapkan daya saing UMKM meningkat dan roda ekonomi berputar lebih cepat.

Instruksi ini paling banyak menyasar bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN). Mereka wajib menyalurkan dana tersebut ke sektor produktif, seperti:

• Kredit UMKM
• Pembiayaan sektor pertanian, perikanan, dan industri kecil
• Kredit infrastruktur berbasis masyarakat

Meski demikian, kebijakan ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, bank diharapkan bisa meningkatkan portofolio kredit. Di sisi lain, risiko non-performing loan (NPL) bisa meningkat jika debitur gagal membayar.

Baca Juga: Sosok Purbaya Yudhi Sadewa, Dari Teknik Elektro Jadi Menteri Keuangan Trending di Medsos

Pelaku usaha kecil menengah menyambut baik langkah ini. Mereka menilai akses kredit murah dari bank BUMN selama ini cukup sulit, apalagi dengan syarat agunan yang memberatkan.

Salah satu pelaku usaha kuliner di Jakarta, Sinta (35), mengaku optimistis:

“Kalau benar ada dana yang difokuskan untuk UMKM, semoga prosedurnya lebih mudah. Kami butuh modal kerja untuk bertahan dan berkembang.”

Kebijakan ini juga akan berimbas pada pasar keuangan. Dengan dana pemerintah tidak lagi masuk ke pembelian obligasi, permintaan terhadap surat utang negara bisa menurun. Investor asing mungkin menjadi lebih dominan, sehingga volatilitas pasar obligasi perlu diwaspadai.

Namun, analis menilai kebijakan ini bisa menjadi game changer jika benar-benar fokus ke sektor riil. Ekonomi bisa tumbuh lebih inklusif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ekonom dari Universitas Indonesia, Bhima Yudhistira, menilai langkah Purbaya ini cukup berani. Menurutnya, pemerintah mencoba menggeser paradigma pembiayaan dari pasar keuangan ke sektor riil. Namun, implementasi di lapangan akan jadi kunci.

“Jika bank tidak serius menyalurkan kredit, dana bisa saja mandek. Maka perlu ada mekanisme monitoring dan target yang jelas,” ujarnya.