Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Hadapi Simbol Tantangan ‘17+8’ Jadi Sorotan Publik

BOGORINSIDER.com --Angka sering dianggap dingin dan rasional. Tapi di dunia politik dan ekonomi, angka bisa menjadi senjata yang ampuh atau justru jebakan. Itulah yang kini dihadapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang harus berurusan dengan simbol “17+8”.

Bukan soal matematika sederhana, melainkan kode tuntutan publik dan target pemerintahan.

Apa itu 17+8?

Istilah “17+8” mulai ramai dibicarakan di media sosial sebagai representasi kombinasi tuntutan publik (17 poin) dan aspirasi tambahan (8 poin). Meski tidak semua detail jelas, angka ini menggambarkan besarnya harapan masyarakat terhadap kinerja Menkeu baru.

Baca Juga: Ayahnya Baru Dilantik Jadi Menkeu, Unggahan Anak Purbaya Soal CIA Bikin Netizen Riuh

Publik ingin ada perubahan nyata: dari stabilitas harga kebutuhan pokok, penyaluran bansos yang tepat sasaran, hingga perbaikan iklim usaha.

Purbaya dan Strategi Angka

Purbaya dikenal sebagai sosok yang lugas. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa dirinya ingin fokus pada hal konkret. Baginya, angka bukan sekadar simbol, tapi alat untuk menggerakkan kebijakan.

“APBN itu bukan sekadar tabel, tapi napas ekonomi rakyat. Tantangan kita adalah bagaimana angka bisa jadi kenyataan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya dalam salah satu wawancara awal setelah dilantik.

Baca Juga: Ekonomi Lokal Bali & NTT Lumpuh Akibat Banjir & Longsor

Publik: Harapan vs Skeptisisme

Respon publik terhadap “17+8” terbagi dua. Sebagian optimistis Purbaya mampu mengubah angka menjadi aksi nyata. “Kalau benar bisa diwujudkan, ekonomi rakyat pasti lebih kuat,” tulis seorang netizen.

Namun, ada pula yang skeptis. “Angka itu bagus di kertas, tapi bagaimana implementasinya? Jangan-jangan cuma jadi jargon politik,” kritik warganet lain.

Risiko “Politik Angka”

Fenomena ini mengingatkan kita bahwa angka bisa jadi pisau bermata dua. Jika berhasil, Purbaya bisa meredam protes dan meningkatkan legitimasi pemerintah.

Tapi jika gagal, angka justru bisa jadi bumerang memperkuat narasi ketidakpuasan.

Baca Juga: Kisah Menkeu Purbaya & Drama Likuiditas, Antara Dorongan Kredit & Takut Rupiah Makin Loyo

Ekonom menyebut, strategi berbasis angka sering kali menghadapi kendala di lapangan: birokrasi yang lambat, data yang tidak sinkron, hingga kepentingan politik yang saling tarik-menarik.