Tagar 17+8 Tuntutan Rakyat Menggema di Media Sosial, Desak Reformasi DPR

photo author
- Selasa, 2 September 2025 | 09:51 WIB
Spanduk bertuliskan “17+8 Tuntutan Rakyat” terpampang di tengah aksi demonstrasi di Jakarta, Senin (1/9/2025). ( (tangkapan layar Instagram/@jeromepolin))
Spanduk bertuliskan “17+8 Tuntutan Rakyat” terpampang di tengah aksi demonstrasi di Jakarta, Senin (1/9/2025). ( (tangkapan layar Instagram/@jeromepolin))

Tambahan 8 poin disebut memperkuat aspek sosial-ekonomi, seperti akses pendidikan murah, subsidi kesehatan, hingga perbaikan transportasi publik.

Gelombang dukungan terlihat dari banyaknya unggahan ulang (repost) infografis tuntutan tersebut. Sejumlah tokoh akademisi dan aktivis juga menilai, fenomena ini menandakan “politik digital” kini semakin memengaruhi agenda publik.

Namun, tidak sedikit pihak yang skeptis. Beberapa pengamat politik mengingatkan bahwa viralnya tuntutan di media sosial belum tentu berujung pada perubahan kebijakan jika tidak diikuti dengan konsolidasi gerakan nyata di lapangan.

Dampak ke Aksi Jalanan

Seiring viralnya tagar, aksi demonstrasi di Jakarta dan kota besar lainnya masih berlangsung dengan intensitas tinggi. Banyak spanduk dan poster di lapangan kini turut memuat poin “17+8 Tuntutan Rakyat” sebagai simbol perjuangan.

Baca Juga: Pasca Penjarahan, Warga Bintaro Gelisah, TNI Perketat Penjagaan Rumah Sri Mulyani

Aparat kepolisian menyatakan tetap mengawal jalannya aksi dengan pendekatan persuasif. “Kami menghormati kebebasan berpendapat masyarakat, tetapi tetap menjaga agar unjuk rasa berlangsung tertib,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya dalam keterangan resmi, Senin (1/9/2025).

Fenomena “17+8 Tuntutan Rakyat” menunjukkan bagaimana media sosial berperan besar dalam mempercepat penyebaran gagasan politik. Isu yang awalnya terbatas di lingkaran aktivis dapat dalam hitungan jam menjadi agenda nasional.

Menurut peneliti komunikasi politik dari Universitas Indonesia, tren ini menegaskan bahwa pemerintah dan parlemen perlu lebih responsif terhadap percakapan digital.

“Kalau diabaikan, suara di medsos bisa berkembang jadi tekanan politik di jalanan,” ujarnya.

Baca Juga: Kediaman Sri Mulyani Dirusak Massa, TNI Kini Perketat Penjagaan

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari DPR maupun pemerintah terkait tanggapan atas “17+8 Tuntutan Rakyat”. Namun, derasnya arus opini publik di dunia maya diperkirakan akan terus menjadi sorotan dalam dinamika politik nasional bulan-bulan mendatang.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Rosa Nilasari

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Elegan di Tengah Isu: Citra Publik Raisa Tetap Kuat

Kamis, 23 Oktober 2025 | 10:28 WIB

Fenomena Netizen: Mengapa Publik Begitu Ingin Tahu?

Kamis, 23 Oktober 2025 | 10:21 WIB

Rahasia Kekuatan Hubungan Raisa dan Hamish Daud

Kamis, 23 Oktober 2025 | 10:09 WIB

Tekanan di Balik Popularitas: Kisah Raisa & Hamish

Kamis, 23 Oktober 2025 | 09:58 WIB

Hapus Foto, Viral Seketika: Fenomena Raisa & Hamish

Kamis, 23 Oktober 2025 | 09:42 WIB

Rumor Cerai: Raisa Menggugat Suami Setelah 8 Tahun

Kamis, 23 Oktober 2025 | 09:07 WIB

Terpopuler

X