Respons Presiden Prabowo Usai Protes Ricuh, Ambil Langkah Tegas Perintahkan TNI dan Polri

BOGORINSIDER.com --Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat suara terkait gelombang protes nasional yang berujung kerusuhan dan penjarahan di sejumlah kota.

Dalam pernyataan resmi Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Minggu malam (31/8/2025), ia menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi situasi yang telah menelan korban jiwa.

Instruksi kepada Aparat

Prabowo memerintahkan TNI dan Polri meningkatkan pengamanan di titik-titik rawan. “Saya sudah instruksikan Kapolri dan Panglima TNI untuk menjaga fasilitas publik dan rumah warga. Negara hadir melindungi rakyatnya,” tegasnya.

Baca Juga: Dampak Aksi Demo, Prabowo Cabut Tunjangan DPR & Hentikan Perjalanan Luar Negeri

Penambahan pasukan dilakukan di Jakarta, Surabaya, Bandung, hingga Medan.

Aparat gabungan juga disebar untuk mengamankan gedung DPR, kantor kementerian, serta kediaman sejumlah pejabat yang sebelumnya menjadi sasaran amuk massa.

Penghapusan Fasilitas DPR

Selain instruksi pengamanan, Prabowo mengumumkan langkah tegas berupa pencabutan tunjangan perumahan anggota DPR senilai USD 3.000 per bulan dan moratorium perjalanan dinas ke luar negeri.

Kebijakan ini diambil untuk meredam kemarahan publik yang menilai fasilitas dewan berlebihan di tengah krisis ekonomi.

Situasi Pasar dan Ekonomi

Kerusuhan nasional berdampak langsung pada ekonomi. Bursa Efek Indonesia mencatat penurunan indeks lebih dari 3% pada Senin pagi.

Rupiah juga sempat melemah, hingga Bank Indonesia harus melakukan intervensi.

Baca Juga: Nasib Apes Rumah Uya Kuya Diserbu Massa Meski Sudah Minta Maaf

“Investor melihat ketidakpastian politik sebagai faktor risiko. Pemerintah harus segera pulihkan stabilitas,” ujar seorang analis keuangan dari Jakarta.

Suara Publik

Meski keputusan Presiden dinilai positif, demonstrasi belum sepenuhnya surut. Sejumlah orator aksi menyebut kebijakan tersebut masih belum menyentuh akar masalah, yakni ketimpangan sosial dan transparansi penggunaan anggaran.

Seorang mahasiswa peserta aksi di Jakarta mengatakan, “Ini langkah awal, tapi kami tetap menuntut reformasi menyeluruh, bukan sekadar pencabutan tunjangan.”