Warga Kota Cirebon Tolak Kenaikan PBB Hampir 1.000 Persen, Tuntut Peninjauan Ulang

BOGORINSIDER.com --Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Cirebon menuai gelombang penolakan dari masyarakat.

Paguyuban Pelangi Kota Cirebon menjadi salah satu elemen yang paling vokal menyuarakan protes, menyusul lonjakan tarif PBB yang disebut-sebut mencapai hampir 1.000 persen.

Kenaikan signifikan ini dinilai tidak masuk akal jika dibandingkan dengan wilayah lain yang mengalami penyesuaian tarif lebih rendah.

Baca Juga: KPK Periksa Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik Terkait Dugaan Korupsi Bansos Kemensos

Sebagai perbandingan, Kabupaten Pati yang sebelumnya berencana menaikkan PBB sebesar 250 persen saja telah dibatalkan akibat tekanan publik.

Aksi penolakan dari Paguyuban Pelangi bukan hal baru. Sejak awal 2024, kelompok ini telah aktif menyuarakan aspirasi warga yang merasa keberatan.

Langkah-langkah telah dilakukan mulai dari menyurati pemerintah daerah hingga mengadu ke tingkat pusat, termasuk ke Presiden dan Menteri Dalam Negeri.

Mereka menilai bahwa hampir seluruh kawasan di Kota Cirebon mengalami kenaikan PBB minimal 100 persen.

Baca Juga: Bupati Sudewo karirnya di ambang pemakzulan usai protes warga Pati meluas

Namun, keluhan masyarakat kerap dianggap tidak berdampak karena nilai nominal kenaikannya dianggap kecil.

Paguyuban Pelangi menolak anggapan tersebut, dengan menegaskan bahwa setiap kenaikan sekecil apa pun tetap membebani masyarakat dan harus dipertimbangkan secara adil.

Masyarakat pun mendesak Pemerintah Kota Cirebon untuk segera meninjau ulang kebijakan tersebut.

Mereka menilai bahwa keputusan menaikkan PBB tanpa memperhatikan kondisi riil ekonomi warga dan tanpa pelibatan publik secara menyeluruh merupakan bentuk ketidakpekaan terhadap kesulitan masyarakat.

Gerakan perlawanan pun dinyatakan akan terus berlanjut sampai ada kejelasan dan keputusan yang berpihak kepada rakyat.