Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Dadang Danubrata kritik kebijakan distribusi gas elpiji 3 kg, dinilai menyulitkan masyarakat

BOGORINSIDER.com --Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, mengkritik kebijakan pemerintah terkait distribusi gas elpiji 3 Kg yang kini hanya diperbolehkan melalui pangkalan resmi.

Menurutnya, aturan ini justru menyulitkan masyarakat dan memperparah kelangkaan gas, sehingga berdampak negatif terhadap perekonomian rakyat kecil.

Sebelum kebijakan ini diterapkan, masyarakat dapat dengan mudah membeli gas elpiji 3 Kg di warung-warung sekitar tempat tinggal mereka.

Baca Juga: Curhatan warga Bojonggede tentang gas elpiji 3KG 'ngantri panjang malah prioritaskan warga lokal

Namun, dengan aturan baru, mereka harus pergi ke pangkalan yang seringkali berlokasi jauh dan sulit dijangkau, terutama bagi warga yang tidak memiliki kendaraan pribadi.

“Kebijakan ini menimbulkan ketidaknyamanan dan beban tambahan bagi masyarakat. Mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk transportasi, bahkan ada yang harus mengantre berjam-jam dalam kondisi cuaca ekstrem hanya untuk kembali dengan tangan kosong karena stok gas habis,” ujar Dadang.

Dadang menambahkan bahwa dalam beberapa kasus, ada warga yang jatuh sakit dan bahkan meninggal akibat kelelahan saat mengantre gas.

Baca Juga: Cara mudah menemukan pangkalan gas LPG 3 Kg resmi di Bogor usai dilarangnya pedagang eceran

Hal ini terjadi karena kapasitas penyaluran yang terbatas di pangkalan, sementara permintaan terus meningkat, terutama di daerah padat penduduk.

Dadang menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mengantisipasi lonjakan permintaan dengan memastikan infrastruktur dan logistik yang memadai. Sayangnya, kebijakan ini justru membuat masyarakat semakin kesulitan dalam mendapatkan gas.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa warung-warung kecil memiliki peran penting dalam rantai distribusi gas elpiji 3 Kg. Selama ini, warung menjadi solusi bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil.

Selain lebih mudah dijangkau, banyak warga yang dapat membeli gas dengan sistem utang di warung langganan mereka.

Dengan kebijakan baru ini, akses masyarakat terhadap gas semakin terbatas dan memberatkan mereka secara ekonomi.

Baca Juga: Dampak pengecer sudah di larang, antrean panjang kota Bogor di pangkalan LPG akibat kebijakan baru pemerintah