Kemenkes ungkap dampak psikis jika siswi lakukan tes urine kehamilan di SMA Cianjur

BOGORINSIDER.com --Media sosial kembali diramaikan dengan sebuah video yang memperlihatkan deretan siswi SMA sedang mengikuti pemeriksaan kehamilan massal.

Dalam video tersebut, tampak para siswi mengantre untuk melakukan tes urine menggunakan testpack, yang kemudian hasilnya diserahkan kepada pihak sekolah. Kejadian ini pun memicu berbagai reaksi dari warganet.

Pemeriksaan tersebut diduga dilakukan sebagai upaya mencegah pergaulan bebas di kalangan remaja.

Meski mendapat dukungan dari beberapa pihak, tak sedikit pula yang mengkritik tindakan ini karena dianggap mendiskriminasi perempuan dan dikhawatirkan berdampak buruk pada kondisi psikologis para siswi.

Baca Juga: Pengaruh standar TikTok terhadap generasi muda berdampak luas

Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan RI, dr. Imran Pambudi, menyayangkan langkah yang diambil pihak sekolah. Menurutnya, masih banyak cara lain yang lebih efektif untuk memastikan kesehatan reproduksi para siswi serta mencegah kehamilan dini.

"Kegiatan seperti ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan jiwa bagi siswi dan keluarganya, terutama jika ada yang hasilnya positif," ujar dr. Imran saat diwawancarai oleh detikcom pada Kamis (23/1/2025).

Ia menjelaskan bahwa masalah kesehatan jiwa yang mungkin muncul meliputi kecemasan, menarik diri dari lingkungan sosial, hingga depresi yang lebih serius apabila tidak ditangani dengan baik.

Sebagai alternatif, dr. Imran menyarankan agar pihak sekolah menawarkan tes kehamilan secara sukarela dan tidak memaksakan kepada seluruh siswi.

Selain itu, ia menekankan pentingnya edukasi kesehatan reproduksi yang disampaikan dengan metode yang sesuai untuk usia remaja.

Baca Juga: Tren hubungan standar TikTok kembali viral antara romantisme dan ekspektasi sosial

Video yang viral tersebut diketahui direkam di SMA Desa Padaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Kepala sekolah, Sarman, menjelaskan bahwa program pemeriksaan kehamilan ini telah berlangsung selama dua tahun. Biasanya, pemeriksaan dilakukan setelah libur semester atau pada awal tahun ajaran baru.

Langkah ini diambil sebagai respons atas kejadian tiga tahun lalu, di mana seorang siswi hamil setelah libur semesteran dan tidak melanjutkan sekolah.