BOGORINSIDER.com --Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap adanya indikasi korupsi dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Ketua KPK, Nawawi Pomolango, menyatakan bahwa pihaknya masih menemukan tanda-tanda penerimaan suap dan gratifikasi dalam sejumlah LHKPN milik para pejabat negara.
Hal ini disampaikan Nawawi saat membuka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin, 9 Desember 2024.
"Masih ada indikasi penerimaan suap dan gratifikasi," ujarnya dalam kesempatan tersebut.
Ia menyoroti kejujuran dalam pengisian LHKPN yang dinilai masih memprihatinkan.
Oleh karena itu, Nawawi mendorong seluruh instansi pemerintah untuk memastikan pejabatnya mengisi laporan tersebut dengan jujur dan sesuai kenyataan.
Baca Juga: Kronologi dua bidan di Yogyakarta lakukan kasus perdagangan anak kecil hingga menjual puluhan bayi
"Kami mendorong berbagai instansi menjadikan LHKPN sebagai instrumen penting dalam pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat melalui penyampaian laporan yang benar dan mencerminkan fakta sebenarnya," tegasnya.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pejabat negara serta menjadi upaya nyata dalam pencegahan korupsi di Indonesia.
Artikel Terkait
Miris dua bidan di Jogja terbongkar membuka bisnis jual puluhan bayi sejak 2010
Fakta mengejutkan yang terungkap dari kasus perdagangan bayi dilakukan dua bidan di Yogyakarta
Modus untuk biaya adopsi, dua bidan di Yogyakarta jual satu bayi dengan harga puluhan juta
Dua bidan di Yogyakarta terjerat kasus penjualan bayi, ternyata tidak miliki surat izin praktik
Sampai ikut turun tangan Kementerian PPPA pantau kasus perdagangan 66 bayi di Yogyakarta