Tanggapan DPR pengunduran diri Semuel Abrijani Pangerapan kasus kebocoran PDNS 'gak menyelesaikan masalah'

BOGORINSIDER.com --Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan tanggapan terhadap pengunduran diri Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, terkait insiden peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) II di Surabaya.

Anggota Komisi Pertahanan DPR, Sukamta, menyatakan bahwa pengunduran Semuel dari jabatannya merupakan simbol dari adanya masalah besar atau krisis yang memerlukan perhatian khusus untuk diselesaikan.

"Dalam konteks ini, mundurnya Semuel dapat mendorong peningkatan kesadaran dan semangat yang lebih tinggi," ujar Sukamta melalui pesan singkat pada Jumat, 5 Juli 2024.

Baca Juga: Indosat bongkar sosok vendor yang membocorkan password PDNS, mantan karyawan Lintasarta?

Kenaikan kesadaran dan semangat yang disebutkan oleh Sukamta berkaitan dengan upaya perbaikan dan evaluasi terhadap keamanan data siber.

Meskipun pengunduran diri seorang menteri tidak secara langsung menyelesaikan masalah peretasan PDNS, langkah ini diharapkan dapat memicu dorongan masyarakat dan para pelaku industri untuk lebih proaktif dalam menjaga dan memperhatikan masalah keamanan data siber.

"Mundurnya Semuel seharusnya menjadi pendorong bagi pemerintah dan para menteri untuk segera menangani permasalahan ini," ungkap politikus dari PKS tersebut.

Baca Juga: Bukti kuat karyawan vendor Kominfo yang bocorkan password Pusat Data Nasional Sementara

Di sisi lain, Anggota Komisi Pertahanan DPR lainnya, Tubagus Hasanuddin, memberikan apresiasi terhadap tindakan Semuel yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Baginya, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral yang seharusnya dimiliki oleh seorang pejabat publik.

"Semoga pejabat yang lain dapat mengikuti langkah tersebut," ujar Hasanuddin.

Pun, politikus PDIP itu melanjutkan, persoalan mengenai peretasan PDNS, tidak bisa dititik beratkan pada Kementerian Komunikasi dan Informastika saja. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN juga mesti bertanggung jawab.

Baca Juga: Dugaan kuat Pemerintah ada keterlibatan orang dalam kasus kebocoran password PDNS

"Tanggung jawabnya bisa mengundurkan diri atau melakukan reformasi, yaitu melibatkan unsur sipil professional," ujar Hasanuddin.