Haidar Alwi harapkan masyarakat percayakan kasus pembunuhan Vina Cirebon ini kapada Kapolri

BOGORINSIDER.com --Kasus Vina Cirebon terus menjadi topik pembicaraan yang hangat di kalangan masyarakat. R Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), memperkuat panggilan agar masyarakat terus mengawal dan mempercayakan pengusutan kasus pembunuhan Vina ini kepada kepolisian.

Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (3/6/2024), Haidar Alwi juga menyoroti perbandingan yang dibuat oleh sebagian pihak antara kasus Vina dengan kasus Sum Kuning Yogyakarta pada tahun 1970-an.

Namun, Haidar menekankan bahwa kedua kasus pembunuhan Vina tersebut memiliki konteks dan dinamika yang berbeda.

Menurut Haidar, kasus Sum Kuning tidak mendapatkan dukungan dari Presiden Soeharto saat itu, sedangkan kasus Vina Cirebon mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Jokowi.

Baca Juga: Polda Jabar bungkam seribu bahasa usai viral CCTV kasus pembunuhan Vina Cirebon di sosial media

Dia menyoroti bahwa di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 ini kembali diusut dengan serius.

Haidar menyebut bahwa penanganan kasus pembunuhan Vina ini telah mengalami kemajuan signifikan dengan penangkapan para Daftar Pencarian Orang (DPO) yang telah berlangsung selama delapan tahun.

"Justru masyarakat seharusnya berterimakasih kepada Polri karena di masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kasus Vina Cirebon yang belum tuntas di masa lalu kini diusut kembali dengan cepat," ungkap Haidar.

Haidar juga menyoroti perbedaan pendekatan dalam penanganan kasus antara kasus Sum Kuning dan kasus Vina.

Dia menegaskan bahwa dalam kasus Sum Kuning, terdapat pertentangan prinsip yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam penanganan kasus tersebut.

Baca Juga: Luciana Adik Pegi Setiawan Percaya 'Nyanyian' Saka Tatal, Bukti Kuat Polisi Salah Tangkap

Namun, dalam kasus Vina, Haidar menilai bahwa Kapolri beserta Presiden Jokowi menunjukkan komitmen yang sama dalam penegakan hukum.

"Jadi, kehilangan jabatan Kapolri Jenderal Hoegeng bukan karena kasus Sum Kuning, melainkan karena ketidakharmonisan dengan Presiden Soeharto.

Sedangkan dalam kasus Vina Cirebon, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Presiden Jokowi menunjukkan kohesi dan tidak ada ketegangan. Keduanya memiliki komitmen yang sama dalam penegakan hukum," tambahnya.