BOGORINSIDER.com --Bagi Badan Kependudukan Nasional (ASN), TNI dan Polri beserta keluarga, lebaran tahun ini mungkin tidak begitu berkesan.
Pasalnya, pemerintah telah mengindikasikan bahwa Hari Raya Idul Fitri (THR) dan gaji ke 13 tidak akan dibayar penuh tahun ini. Ada sejumlah isu yang dianggap sebagai pemicu.
Dalam keterangan resminya, Rabu (29/3/2023), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan beberapa kendala tersebut antara lain masih berlangsungnya penanganan pandemi Covid 19, terutama dalam hal pemulihan dan antisipasi.
Hal lain yang menjadi hambatan bagi Pemerintah adalah melemahnya perekonomian domestik akibat ketidakpastian global.
Menurut Menkeu, hal tersebut disebabkan oleh ketegangan geopolitik, terutama karena perang Rusia dan Ukraina hingga perubahan kebijakan moneter oleh banyak negara di dunia.
"Maka kebijakan pemberian THR dan gaji ke 13 disesuaikan dengan tantangan dan kondisi saat ini," ujarnya.
Sri Mulyani lalu menjelaskan, komponan THR yang diberikan tahun ini terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja perbulan yang semuanya sebesar 50 persen.
Sementara untuk instansi pemerintah daerah, paling banyak 50 persen tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah masing-masing.
"THR dan gaji ke 13 juga diharapkan dapat terus menjaga momentum pemulihan ekonomi melalui tambahan daya beli masyarakat dan ini tetap konsisten dengan afirmasi kita membantu masyarakat terutama kelompok tidak mampu melalui APBN yang memihak pada kelompok masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk bansos termasuk bantuan pangan," papar Sri Mulyani.
Tenaga Honorer tak dapat THR
Jika THR ASN dipotong 50 persen, kondisi lebih mengenaskan dialami oleh pegawai honorer. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, tahun ini pegawai honorer tidak akan mendapatkan THR.
Menurut dia, Kemenpan-RB hanya mengatur THR untuk ASN yang digaji oleh APBN dan APBD. "Honorer enggak. Yang diatur kan ASN dengan yang digaji pemda dan digaji APBN," kata Azwar di kantor Kemenko PMK