BOGORINSIDER.com – Penangkapan hacker anonim Bjorka oleh aparat kepolisian pada awal Oktober 2025 memunculkan berbagai reaksi dari pemerintah. Tidak hanya Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) angkat bicara.
Kasus ini dipandang sebagai momen penting untuk memperbaiki sistem keamanan digital Indonesia yang selama ini dinilai rapuh.
Pernyataan Resmi Polri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut penangkapan Bjorka adalah hasil kerja panjang tim siber. Ia menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar menangkap pelaku, tetapi juga membongkar jaringan di baliknya.
“Penangkapan ini adalah awal. Kami mendalami kemungkinan adanya sindikat lebih besar yang ikut berperan. Investigasi masih berjalan,” tegasnya.
Polri juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada rumor yang beredar di media sosial. “Informasi resmi hanya akan kami sampaikan melalui konferensi pers atau kanal resmi Polri,” ujar Kadiv Humas.
Baca Juga: Bjorka Ditangkap, Apakah Kebocoran Data Akan Berakhir?
Kominfo: Momentum Perbaikan Sistem
Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menegaskan bahwa penangkapan Bjorka bukan sekadar kasus kriminal, melainkan momentum untuk memperkuat sistem perlindungan data nasional.
“Kasus ini menyadarkan kita semua bahwa keamanan data adalah prioritas utama. Kami akan mempercepat implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP),” kata Meutya Hafid.
Komdigi juga berencana meluncurkan program edukasi literasi digital agar masyarakat lebih waspada terhadap potensi kebocoran data.
Peran BSSN dalam Penanganan
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menambahkan bahwa pihaknya akan memperketat audit keamanan sistem instansi pemerintah.
“BSSN akan menyiapkan protokol baru yang lebih ketat. Setiap lembaga wajib melaporkan secara rutin kondisi keamanan sistemnya,” jelasnya.