BOGORINSIDER.com --Puan Maharani kembali dipercaya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk periode 2024–2029.
Keputusan itu diketok dalam sidang paripurna pada 1 Oktober 2024. Bagi sebagian orang, ini bukan kejutan.
Tapi bagi publik luas, keputusan ini membuka kembali memori panjang tentang kontroversi yang selalu membayangi sosok Puan.
Nama Puan tidak pernah jauh dari sorotan sejak awal menjabat Ketua DPR periode 2019–2024.
Baca Juga: Kenapa SPBU Shell Kosong? Ini 5 Penyebab Utama
Salah satu momen yang paling menyita perhatian terjadi pada September 2020. Kala itu, dalam pengumuman calon kepala daerah untuk Pilkada Sumatera Barat, ia melontarkan harapan agar daerah tersebut mendukung Pancasila. Ucapan singkat itu memantik reaksi keras.
Organisasi mahasiswa Minang bahkan melaporkannya ke polisi, menyebut pernyataan Puan menyinggung harga diri masyarakat Ranah Minang.
Belum reda polemik itu, Oktober 2020, publik kembali heboh saat rapat paripurna pengesahan UU Cipta Kerja.
Kamera televisi menangkap momen saat Puan terlihat menekan tombol mikrofon yang membuat suara anggota Demokrat, Irwan, tiba-tiba terputus. Video itu viral. Tagar #DPRPenghianat menggema di jagat maya.
Kritik berdatangan, termasuk dari tokoh Demokrat, Andi Arief, yang menuding tindakan itu melecehkan hak berbicara anggota dewan.
Baca Juga: Dari Operator ke Penjual Kopi: Cerita Pegawai Shell
Drama serupa terulang November 2021, ketika Puan tampak mengabaikan interupsi Fahmi Alaydroes dari PKS. Ia tetap mengetok palu penutupan sidang tanpa memberi ruang bicara.
Puncaknya terjadi saat pengesahan RUU Ibu Kota Negara pada Januari 2022. Lagi-lagi, interupsi diabaikan. Keputusan disahkan meski ada fraksi yang menolak.
Rangkaian kontroversi itu membuat Puan sering dipersepsikan publik sebagai pemimpin yang menjaga wibawa sidang dengan cara tegas, namun kerap dianggap mengabaikan aspirasi lawan politik.