BOGORINSIDER.com --Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut tunjangan perumahan anggota DPR senilai USD 3.000 per bulan dan memberlakukan moratorium perjalanan dinas ke luar negeri.
Kebijakan ini diumumkan pada Minggu (31/8/2025) malam, sebagai respons langsung terhadap gelombang protes nasional yang berujung ricuh dan memakan korban jiwa.
Latar Belakang Keputusan
Aksi demonstrasi besar-besaran melanda Jakarta dan sejumlah kota lain setelah publik mengecam tingginya fasilitas anggota DPR di tengah kondisi ekonomi sulit. Massa menilai tunjangan dan perjalanan dinas yang kerap dilakukan legislator tidak sesuai dengan kondisi rakyat.
Baca Juga: Nasib Apes Rumah Uya Kuya Diserbu Massa Meski Sudah Minta Maaf
Kerusuhan sempat meluas hingga menimpa rumah pejabat, termasuk kediaman Menteri Keuangan dan anggota DPR yang dijarah massa.
Pernyataan Resmi Presiden
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk meredam ketidakpuasan publik.
“Saya mendengar langsung suara rakyat. Mulai hari ini, tunjangan perumahan DPR dicabut dan perjalanan dinas luar negeri dihentikan sementara,” ujarnya di Istana Negara.
Prabowo juga menambahkan bahwa pemerintah akan mengevaluasi sistem fasilitas DPR secara menyeluruh agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan sosial.
Respons Publik
Penghapusan tunjangan dan moratorium perjalanan luar negeri DPR disambut baik oleh sebagian masyarakat. Banyak yang menilai langkah ini sebagai tanda keseriusan pemerintah mendengar aspirasi rakyat.
Baca Juga: Uya Kuya Minta Maaf, Akui Menyesal atas Kontroversi Joget Di Gedung MPR
Namun, sebagian pengamat menilai keputusan tersebut hanya solusi jangka pendek. “Publik ingin perubahan struktural, bukan sekadar pencabutan tunjangan,” kata seorang analis politik dari Universitas Gadjah Mada.
Dampak Politik dan Ekonomi
Langkah drastis ini diharapkan meredam kemarahan publik, meski ketegangan politik masih terasa.
Pasar saham Indonesia sempat anjlok lebih dari 3% pada awal pekan, menandakan ketidakpastian investor terhadap stabilitas politik. Bank Indonesia bahkan turun tangan untuk menstabilkan rupiah.
Selain itu, Presiden Prabowo juga membatalkan kunjungan resmi ke China agar bisa fokus memantau situasi dalam negeri.