BOGORINSIDER.com --Mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, disebut terlibat dalam pengaturan izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan yang diduga dimiliki oleh Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo, di Halmahera.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, Suryanto Andili, mengungkapkan hal ini saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap Abdul Gani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu, 31 Juli 2024.
Suryanto mengatakan bahwa Abdul Gani Kasuba menggunakan kode ‘Blok Medan’ untuk memuluskan pengurusan izin tambang tersebut.
Ia mengaku sempat diajak untuk menghadiri pertemuan dengan seorang pengusaha di Medan, Sumatera Utara, menggantikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku Utara, Bambang Hermawan, yang tidak bisa hadir. "Saya hanya mendampingi Pak Gubernur," kata Suryanto.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Muhaimin Syarif, Nazla Kasuba, Olivia Bachmid, dan menantu Abdul Gani Kasuba. Menurut Suryanto, Muhaimin bisa menjelaskan tentang kode 'Blok Medan'.
"Untuk istilah ini, Pak Ucu (Muhaimin Syarif) yang bisa menerangkannya," jelas Suryanto.
Muhaimin Syarif, mantan ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerindra Maluku Utara, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap Abdul Gani Kasuba.
Ia diduga menjadi aktor utama dalam suap pengurusan izin usaha pertambangan di Halmahera.
Jejak keterlibatan Muhaimin dalam perizinan tambang di Halmahera terlihat sejak menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Ia diketahui sebagai salah satu pemegang saham di PT Prisma Lestari, perusahaan tambang nikel di Weda Tengah, Halmahera Tengah, bersama salah satu putri Abdul Gani Kasuba, Nurul Izzah Kasuba.
Perusahaan ini menambang di lahan seluas 1.229 hektare berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah tahun 2008.
Kasus ini menunjukkan kompleksitas dan luasnya jaringan yang terlibat dalam pengurusan izin tambang di Maluku Utara, serta menambah daftar panjang skandal yang melibatkan pejabat tinggi dan pengusaha dalam praktik korupsi.
Persidangan lanjutan diharapkan dapat mengungkap lebih banyak fakta dan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini.