Ormas Kalideres Jakarta Barat paksa meminta THR keperusahaan dengan alibi demi keamanan Pemprov DKI buka suara

BOGORINSIDER.com --Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Taufan Bakri angkat bicara soal keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di kawasan Kalideres, Jakarta Barat.

Dia menyarankan pihak yang diminta THR untuk tidak dikasih.

Menurut Taufan, permintaan dana THR Ormas bukan kewajiban perusahaan.

Jika tidak memuaskan, menolak permintaan mungkin bisa menjadi pilihan.

Baca Juga: 2 sosok komisioner Sumut profil dan biodatanya diduga melakukan perselingkuhan hingga perzinahan saat lembur

"Kan boleh kita menolak, kan. Intinya sih enggak ini, semua. Cuma kami menyerahkan kepada perusahaannya sendiri bahwa kalau mereka mau ngasih, silakan. Enggak juga kan boleh nolak kok kita. Berhak menolak," ujar Taufan saat dikonfirmasi, Rabu (12/4/2023).

Lebih lanjut, Taufan sendiri mengaku tak bisa mengatur Ormas agar tak mengeluarkan surat permohonan permintaan THR. Sebab, pihaknya tak terikat langsung dengan Ormas secara struktural.

"Kami kan cuma institusi di luar itu kan, bukan di luar perintah kami. Kami sebagai istilahnya dalam undang-undang tentang keormasan kan kami boleh mengimbau juga ormas untuk tidak melakukan seperti. Imbauan sifatnya," ucapnya.

Baca Juga: Sosok Wahyu Kenzo ditangkap polisi lakukan penipuan hingga capai 9 triliun modus investasi bodong ATG

Mengenai fenomena Ormas minta THR, Taufan menganggapnya sebagai hal yang wajar. Jika memang Ormas tersebut dianggap berjasa atau layak diberikan THR, maka boleh saja asal pihak yang memberikan secara ikhlas dan sukarela.

Namun, apabila merasa tak berkenan, maka boleh menolaknya. Keputusan memberikan atau tidak tergantung persepsi tiap pihak yang diminta terhadap Ormas tersebut.

"Namanya juga Ormas, ya organisasi kemasyarakatan sebagai sebuah bentuk lembaga yang dia menganggap ikut juga menjaga situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing, dia menganggap dirinya gitu ya, tinggal dia menafsirin aja," pungkasnya.***