Akses Istana untuk Reporter CNN Dicabut, Publik Ramai Suarakan Kebebasan Pers

Pengamat politik dari Universitas Indonesia menyebut kasus ini bisa menjadi “bumerang” bagi pemerintah. Menurutnya, di era digital, pembungkaman sekecil apa pun akan cepat viral dan memperburuk citra penguasa.
“Ini bukan soal satu reporter saja, tapi soal prinsip. Kalau dibiarkan, bisa jadi preseden buruk,” ujarnya.

Catatan Sejarah

Kasus pencabutan akses media bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Pada 2017, beberapa media daring juga sempat dilarang meliput acara tertentu di kementerian karena dianggap terlalu kritis. Bedanya, kali ini isu lebih besar karena menyentuh langsung Istana Negara.

Suara Publik

Di media sosial, netizen ramai menuliskan komentar sinis. Ada yang bilang “kok mirip orde lama?” hingga “demokrasi mundur selangkah”. Sebagian lainnya menegaskan pentingnya “check and balance” di tengah kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

Kasus ini menjadi momentum refleksi. Masyarakat berharap pemerintah benar-benar menjamin kebebasan pers sebagai amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Tanpa pers yang bebas, sulit membayangkan demokrasi berjalan sehat.