BBM Shell Habis, Ini Klarifikasi ESDM dan DPR

BOGORINSIDER.com – Kekosongan BBM di SPBU Shell belakangan ini memicu keresahan masyarakat.
Tidak hanya konsumen dan karyawan yang terdampak, fenomena ini juga menjadi sorotan pemerintah dan DPR. Apa tanggapan resmi mereka terkait isu ini?

Klarifikasi dari Pemerintah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa stok BBM nasional secara umum aman. Fenomena kosongnya SPBU Shell disebut sebagai masalah distribusi, bukan krisis pasokan nasional.

“Kita sudah menambah kuota impor untuk badan usaha non-Pertamina hingga 10% lebih banyak dibanding tahun lalu. Jadi secara nasional stok cukup, hanya distribusi yang masih menyesuaikan,” ujar Menteri ESDM dalam konferensi pers (17/9/2025).

Pemerintah mengingatkan bahwa konsumen tidak perlu panik, karena Pertamina dan SPBU lain masih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penjelasan Tambahan dari Kementerian

1. Kuota Impor
   SPBU swasta seperti Shell dan BP sudah diberikan izin impor tambahan.
2. Distribusi Masih Tersendat
   Meski kuota ada, realisasi impor butuh waktu karena ada proses tender dan pengiriman.
3. Kolaborasi dengan Pertamina
   Pemerintah mendorong kolaborasi agar distribusi BBM lebih terkoordinasi.

Baca Juga: Kenapa SPBU Shell Kosong? Ini 5 Penyebab Utama

Respon dari DPR

Komisi VII DPR RI menilai bahwa fenomena SPBU Shell kosong harus dilihat secara proporsional.

“Stok BBM nasional aman, tapi distribusi ke Shell memang ada hambatan. Konsumen jangan panik, karena Pertamina tetap bisa mencukupi,” ujar salah satu anggota Komisi VII DPR RI.

DPR juga mengingatkan pemerintah untuk lebih transparan dalam regulasi impor dan distribusi agar kejadian serupa tidak terulang.

Isu Politik Energi

Fenomena ini memunculkan diskusi lebih luas di DPR tentang:

• Keadilan kompetisi: Apakah SPBU swasta mendapat perlakuan yang sama dengan Pertamina dalam impor BBM?
• Ketahanan energi: Apakah Indonesia terlalu bergantung pada impor?
• Perlindungan konsumen: Bagaimana memastikan masyarakat tidak dirugikan oleh kebijakan distribusi?

Kritik & Catatan DPR