Celah dalam Penegakan Aturan
Di sinilah publik melihat celah besar. Mekanisme absensi dan pemotongan gaji anggota DPRD yang tidak aktif belum berjalan transparan.
Meski secara etik absen berbulan-bulan jelas melanggar kewajiban, secara administratif, tunjangan dan gaji bisa tetap cair.
Hal ini diperparah oleh minimnya komunikasi dari DPRD dan partai politik terkait kondisi Desy Yanthi. Publik akhirnya hanya bisa berspekulasi, sementara hak keuangan dipersepsikan tetap diterima penuh.
Reaksi Publik
Di media sosial, isu ini menjadi bahan kritik keras. Banyak warga merasa kecewa dan menilai kasus ini mencerminkan lemahnya kontrol terhadap wakil rakyat.
Baca Juga: Bau Mulut Jika Tidak Dirawat dengan Benar
Komentar publik umumnya menyoroti dua hal absensi panjang yang tak jelas, dan hak keuangan yang seolah tak tersentuh.
"Kalau absen kerja, karyawan biasa bisa dipotong gaji. Kenapa anggota DPRD beda?" tulis seorang netizen di Instagram.
