Atasi Krisis Likuiditas, Pemerintah Salurkan Rp200 Triliun

BOGORINSIDER.com – Pemerintah resmi mengumumkan akan menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke sistem perbankan nasional untuk mengatasi masalah ketatnya likuiditas yang melanda sejak awal September 2025.

Kebijakan ini diumumkan sehari setelah Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet yang mengganti Menteri Keuangan. Langkah cepat ini ditujukan untuk menstabilkan arus kredit dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Dalam beberapa pekan terakhir, dunia perbankan Indonesia menghadapi tekanan berat. Likuiditas di bank-bank menipis akibat meningkatnya penarikan dana masyarakat di tengah gejolak politik dan ekonomi.

Kredit macet juga ikut membebani keuangan bank.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa sektor riil akan kekurangan akses pembiayaan. Karena itulah, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan sebagian besar dana pemerintah yang selama ini disimpan di Bank Indonesia agar dapat digunakan bank komersial.

Baca Juga: Menkeu Purbaya, Dari Krisis 98 Hingga Bongkar Masalah Ekonomi Era SBY-Jokowi di DPR RI

Menurut keterangan resmi dari Kementerian Keuangan, kebijakan Rp200 triliun ini merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Dana ini akan segera dialokasikan ke bank-bank nasional agar peredaran uang kembali normal dan kredit bisa mengalir ke masyarakat,” ujar pejabat Kemenkeu dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Pelaku industri perbankan menyambut positif langkah ini. Direktur utama salah satu bank BUMN menyebut kebijakan ini sebagai “injeksi oksigen” bagi sistem keuangan. Para ekonom menilai keputusan ini penting untuk mencegah terjadinya kredit macet besar-besaran.

Namun demikian, sejumlah pengamat mengingatkan agar kebijakan ini disertai dengan transparansi penggunaan dana serta pengawasan ketat dari OJK dan BI agar tidak menimbulkan moral hazard di kemudian hari.

Baca Juga: Dari Sri Mulyani ke Purbaya, Perbandingan Harta Menkeu Terjun Bebas

Dengan tambahan likuiditas ini, diharapkan sektor UMKM, industri, dan rumah tangga kembali mendapatkan akses pembiayaan. Pemerintah juga menargetkan inflasi dapat terkendali di kisaran 3%–3,5% hingga akhir tahun 2025.

Selain itu, kebijakan ini dinilai akan memberikan kepercayaan pasar bahwa pemerintah mampu mengelola krisis keuangan domestik, apalagi setelah terjadinya pergantian Menteri Keuangan.