Skandal Kontroversi Ahmad Sahroni, Ucapan "Tolol" dan Gelombang Protes Publik

BOGORINSIDER.com --Pernyataan Ahmad Sahroni yang menyebut pengkritik DPR sebagai "tolol se-dunia" memicu badai protes di berbagai lini masyarakat.

Ucapan ini muncul di tengah panasnya kritik publik soal kenaikan tunjangan DPR yang dinilai tidak peka dengan kondisi ekonomi rakyat.

Alih-alih menenangkan, kata-kata Ahmad Sahroni justru menyalakan api kontroversi yang semakin melebar.

Baca Juga: Ketika Negara Tak Stabil, Emosi Kita Ikutan Melempem, berikup ungkap psikolog

Kronologi Pernyataan Kontroversial

Ucapan itu disampaikan Ahmad Sahroni dalam sebuah forum publik pada akhir Agustus 2025. Saat itu, ia menanggapi suara-suara yang menuntut pembubaran DPR sebagai respons atas rencana penambahan tunjangan anggota dewan. Dengan nada emosional, Sahroni menyebut: "Kalau cuma bisa teriak bubarin DPR, itu mah tolol se-dunia."

Kutipan tersebut langsung menyebar di media sosial. Dalam hitungan jam, potongan video pernyataannya viral dan menuai reaksi keras.

Ledakan Kritik Publik

Respons publik datang deras. Warganet, akademisi, hingga aktivis politik ramai-ramai mengecam ucapannya. Banyak yang menilai seorang pejabat publik seharusnya mampu menjaga tutur kata, apalagi ketika berbicara tentang lembaga sebesar DPR.

Tak sedikit pula yang menganggap komentar Sahroni sebagai bentuk arogansi politik. “DPR itu wakil rakyat, harusnya mendengar kritik, bukan menghina rakyatnya,” tulis salah satu komentar viral di X (Twitter).

Baca Juga: Apa Sih Bercak Putih pada Kuku itu?

Tak berhenti di media sosial, kemarahan publik meluber ke jalan. Pada 30 Agustus 2025, aksi unjuk rasa besar terjadi di Jakarta dan beberapa kota besar lain. Demonstran membawa poster bertuliskan “Kami bukan tolol, kami rakyat!” hingga “DPR untuk siapa?”.

Aksi ini semakin memanas setelah kediaman Ahmad Sahroni di Tanjung Priok diserbu massa, yang berujung pada perusakan dan penjarahan.

Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, pernyataan Sahroni menunjukkan kegagalan komunikasi politik. “Pernyataan seperti itu memperlebar jarak antara rakyat dan wakilnya. Di era keterbukaan informasi, satu kata bisa jadi bumerang besar,” jelasnya.