Menjelang Aksi 25 Agustus, DPR Dijaga Ketat hingga Mobil Taktis Brimob dan Barier Beton Disiagakan

“Mari desak DPR untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pengawas pemerintah,” demikian kutipan ajakan yang diterima Tempo pada Minggu, 24 Agustus 2025.

Meski demikian, sejumlah organisasi besar menyatakan tidak terlibat dalam aksi tersebut. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat, secara tegas melarang seluruh anggotanya ikut serta.

“Karena tidak jelas siapa penanggung jawabnya dan apa tuntutan spesifiknya, saya melarang semua anggota KSPSI, terutama di wilayah Jabodetabek, ikut dalam aksi 25 Agustus,” ujar Jumhur pada Sabtu, 23 Agustus 2025, seperti dikutip dari Antara.

Hal senada disampaikan Koordinator Media Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap. Ia menegaskan bahwa kelompoknya tidak akan terlibat dalam demonstrasi tersebut dan membantah adanya keterlibatan nama BEM SI Kerakyatan.

“Dari kami tidak ada,” katanya saat dikonfirmasi.

Pasha juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan aksi pada 21 Agustus lalu, dengan tuntutan pembatalan RUU bermasalah dan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan elite oligarki. Dalam aksi itu, mereka juga menyuarakan penolakan terhadap revisi KUHAP dan RUU Penyiaran.

Dengan situasi yang masih dinamis, aparat terus memperketat pengamanan di kawasan DPR, sementara publik menanti apakah aksi yang disebut-sebut akan melibatkan ribuan massa ini benar-benar akan terjadi.