Viral! lagi-lagi terjadi pungli ketok harga parkir di depan ITB tuai kecaman warganet

BOGORINSIDER.com --Sebuah video yang diunggah oleh kreator TikTok @bangraejid pada Rabu, 30 April, menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) di area parkir depan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Video tersebut memperlihatkan seorang juru parkir liar yang mematok tarif parkir sebesar Rp25.000 per mobil, meskipun tidak memiliki tanda pengenal resmi.

Dengan menyisipkan caption jenaka “niat nganter UTBK malah kena pungli awokwok”, video tersebut langsung menarik perhatian warganet.

Baca Juga: Kronologi putus cinta wanita di Cibinong rayakan ulang tahun ke-22 di kantor Damkar usai putus cinta

Dalam rekaman berdurasi singkat itu, terdengar perdebatan antara kreator dan juru parkir yang bersikeras bahwa semua pengunjung memang diharuskan langsung membayar.

“Saya nggak bohong kok, ngapain nggak bohong,” ujar pria tersebut sembari menagih uang.

Tanggapan dari netizen pun membanjiri kolom komentar, banyak di antaranya mengungkap pengalaman serupa.

Seorang pengguna bahkan menyebutkan bahwa pungutan bisa terjadi dua kali dalam satu kunjungan.

“Datang bayar 25 ribu, baliknya yang jaga beda orang minta 20 ribu lagi.” Warganet lainnya menuliskan, “RIP anjir parkir depan ITB,” sebagai bentuk kekecewaan.

Baca Juga: Patah hati di hari ulang tahun, gadis asal Bojonggede hubungi Damkar untuk rayakan hari lahirnya

Keluhan juga datang dari warga Bandung sendiri. Seorang netizen berkomentar, “Jangan heran di Bandung area ITB itu parkir sangat MAHAL, apalagi deket Kebun Binatang. Saya orang Bandung juga di-patok 25 ribu. Dari dulu sampai sekarang belum ada yang menindak.”

Beberapa komentar bahkan menyoroti betapa maraknya praktik pungli serupa di wilayah Jawa Barat.

“Heran gua, Jabar ga ilang-ilang beginian. Literally di semua tempat akamsinya begini semua,” tulis seorang pengguna.

Fenomena ini kembali menimbulkan sorotan terhadap lemahnya pengawasan dari Dinas Perhubungan dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi praktik pungli di ruang publik.