Dedi Mulyadi Gubernur Jabar tegas larang SMK di Bekasi study tour dana akan dikembalikan

BOGORINSIDER.com --Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menegaskan larangan terhadap kegiatan study tour di sekolah-sekolah.

Meski demikian, masih ada sekolah yang melaksanakan kegiatan tersebut dengan berbagai dalih. Salah satu kasus mencuat setelah adanya aduan dari seorang warga saat Dedi melakukan kunjungan ke Kabupaten Bekasi pada Kamis, 24 April 2025.

Dalam pertemuan tersebut, seorang ibu menyampaikan keluhan terkait rencana study tour yang akan dilakukan oleh SMK Karya Pembaharuan ke Bali pada Juni 2025. Informasi tersebut kemudian dibagikan oleh Dedi melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71.

Baca Juga: Kronologi kontroversi kritik remaja terhadap Gubernur Jabar, Aura Cinta hingga sorotan publik

Sang ibu mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut membebani orang tua murid karena memerlukan biaya hingga Rp 5-6 juta, yang dikumpulkan melalui iuran bulanan sebesar Rp 150 ribu sejak awal masuk kelas sepuluh.

"Iuran ini diluar dari SPP yang juga sebesar Rp 150 ribu. Belum lagi ada biaya tambahan untuk akhir tahun dan lainnya," ungkap ibu tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Dedi langsung meminta agar pihak sekolah membatalkan rencana kegiatan tersebut.

Ia menegaskan bahwa izin penyelenggaraan kegiatan sekolah berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dedi juga menyatakan akan mengambil tindakan tegas bila sekolah bersangkutan tetap melaksanakan kegiatan tersebut.

Baca Juga: Tak punya rumah siswi SMA curhat ke Gubernur Jabar soal larangan wisuda 'cuma bayar 1 juta doang'

“Hari ini juga saya minta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menghubungi kepala sekolah dan segera menghentikan kegiatan itu,” ujarnya tegas.

Menanggapi teguran tersebut, Kepala SMK Karya Pembaharuan, Ahmad Tetuko Taqiyudin, menyatakan bahwa kegiatan yang direncanakan bukanlah study tour, melainkan acara perpisahan siswa.

Ia menyebut bahwa iuran bulanan untuk kegiatan tersebut telah disepakati bersama antara sekolah dan wali murid, dengan nominal Rp 100 ribu per bulan, bukan Rp 150 ribu seperti yang diberitakan.

"Total iuran yang dikumpulkan adalah Rp 3,6 juta untuk tiga tahun. Selain itu, pembayaran Rp 300 ribu per bulan mencakup SPP, tabungan kegiatan, dan biaya ujian serta ijazah," jelas Tetuko.

Baca Juga: Aura Cinta sosok remaja viral yang berdebat dengan Dedi Mulyadi diduga pernah promosikan pinjol