Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun infrastruktur dasar yang merata demi mewujudkan Kabupaten Bogor sebagai wilayah yang istimewa dan maju.
“Kita tidak boleh terus bergantung pada pemerintah pusat. Daerah harus mampu mandiri dalam pembangunan dan pelayanan dasar,” pungkasnya.
Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Tedi Kurniawan, menyatakan bahwa akses terhadap air minum merupakan hak dasar masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi.
Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya. Saat ini, Perumda Tirta Kahuripan telah menjangkau 29 dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.
Namun, cakupan secara administratif baru mencapai 12,51 persen, dan secara populasi sebesar 31,31 persen di wilayah pelayanan.
“Angka ini masih jauh dari ideal. Karena itu, pengembangan SPAM menjadi agenda prioritas yang tidak bisa ditunda lagi,” ucap Tedi.
Seiring dihentikannya dukungan dana dari pemerintah pusat, Perumda Tirta Kahuripan kini sepenuhnya beralih ke skema pembiayaan B2B.
Salah satu proyek yang telah direalisasikan adalah SPAM di Kecamatan Ciawi dan Megamendung dengan kapasitas 150 liter per detik, yang mulai beroperasi sejak tahun 2024.
Tedi juga menyampaikan bahwa peningkatan layanan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor 2025–2029.
Yang akan menargetkan pemerataan infrastruktur dasar dan mendukung visi besar untuk menjadikan Bogor sebagai daerah yang unggul dan berkelanjutan. ***