Selain itu, Ganjar juga menyebut bahwa masalah dalam sistem PPDB merupakan masalah yang terjadi setiap tahun. Disdukcapil seringkali dianggap sebagai pihak yang terlibat dalam kecurangan.
"Namun, saya dapat memastikan bahwa dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Disdukcapil didasarkan pada permohonan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku," tambahnya.
“Tidak mungkin aparat saya yang bertugas di Disdukcapil bermain-main dengan pemalsuan data. Tidak akan berani untuk menerbitkan dokumen palsu. Nah, kita menemukan beberapa indikasi dokumen yang diterbitkan oleh Dukcapil, bisa jadi tidak menutup kemungkinan ada oknum, orang-orang tertentu di luaran sana yang gak tahu, yang gak jelas, kemudian memanipulasi,” papar dia.
Dalam kesempatan ini, Ganjar juga menjelaskan setiap proses permohonan pemindahan alamat, tentunya harus dilengkapi dengan syarat pendukung dengan mengisi formulir permohonan.
Apabila ada perpindahan dari luar kota, tentunya harus dilengkapi surat pindah dari Disdukcapil. Jika dalam kasus tersebut hanya menumpang KK, tentunya harus ada persetujuan dari keluarga terlebih dahulu.
“Sepanjang persyaratan pemohon lengkap ya proses berlanjut. Tetapi, kan dokumen kependudukan by sistem, kalau diterbitkan hari ini, ya hari ini. Kalau diterbitkan kemarin, yang per tanggal kemarin. Enggak bisa diterbitkan hari ini, terus seakan-akan dibuat dua tahun lalu, itu akan ketahuan,” dalih Ganjar.
Setiap dokumen pun hanya miliki barcode. Oleh karena itu, dugaan manipulasi domisili akan menjadi atensi Disdukcapil Kota Bogor kedepannya.
“Setiap orang yang bergerak dan berpindah (domisili) ke sekolah favorit ini ada early warning melalui pengecekan atau validasi yang ketat,” tegasnya.
Selain itu, Ganjar juga meminta agar operator atau petugas PPDB lebih detail mengecek setiap data yang masuk.
“Kita juga gak tahu petugas PPDB online apakah sedetail mengecek, tak hanya KK di-upload, terus diterima sistem. Jadi pengecekan harus berlapis,” tutup dia.***