Subsidi & Inflasi Jadi PR Menkeu Baru, DPR Soroti Purbaya Untuk Memperhatikan Rakyat Kecil

BOGORINSIDER.com --Kursi Menteri Keuangan yang kini diduduki Purbaya Yudhi Sadewa bukan sekadar jabatan prestisius.

Ia mewarisi beban berat dari Sri Mulyani menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan subsidi tepat sasaran.

DPR pun langsung mengingatkan Menkeu baru agar jangan hanya fokus pada angka makro, tetapi benar-benar memperhatikan nasib rakyat kecil.

DPR Soroti Beban Berat Menkeu Baru

Dalam rapat perdana dengan Komisi XI DPR, sejumlah anggota dewan menegaskan bahwa tantangan Menkeu baru tidak ringan. Inflasi masih mengancam, harga beras dan kebutuhan pokok naik, sementara beban subsidi energi juga membengkak.

Baca Juga: Belum Seminggu Ucapan Kontroversial Purbaya, Menkeu Baru yang Bikin Heboh Jagat Maya

“Purbaya harus peka. Rakyat menunggu kebijakan yang melindungi, bukan membebani. Jangan sampai perubahan kebijakan fiskal justru makin menyulitkan masyarakat kecil,” ujar salah satu anggota DPR.

Subsidi Jadi Isu Sentral

Purbaya harus menentukan arah kebijakan subsidi: apakah tetap mengikuti pola lama ala Sri Mulyani yang ketat, atau lebih longgar sesuai visi pemerintahan baru.

Subsidi energi (BBM, listrik, LPG) menelan anggaran besar. Jika dipangkas, rakyat kecil bisa tertekan. Namun jika diperbesar, defisit anggaran terancam melebar.

Dilema ini menjadi ujian pertama bagi Purbaya dalam menyeimbangkan antara kebutuhan politik dan realitas fiskal.

Inflasi dan Harga Pangan

Selain subsidi energi, harga pangan juga jadi tantangan. Kenaikan harga beras, gula, dan minyak goreng belakangan ini sudah terasa di pasar.

Jika rupiah terus melemah, harga barang impor akan naik, menekan daya beli masyarakat. Di titik inilah peran Menkeu sangat penting: menjaga stabilitas fiskal agar pemerintah mampu mengendalikan inflasi lewat intervensi pasar dan program bantuan sosial.

Baca Juga: Blunder di Medsos, Anak Menkeu Baru Sebut Sri Mulyani Agen CIA di Instagram

Kritik & Harapan DPR

DPR memberi catatan penting:

1. Fokus pada Rakyat Kecil.
   Kebijakan harus berpihak pada masyarakat menengah bawah, bukan hanya korporasi besar.