BOGORINSIDER.com --Drama kontroversi Pestapora 2025 semakin memanas setelah banyak musisi mundur akibat keterlibatan PT Freeport Indonesia sebagai sponsor. Di tengah badai kritik, direktur festival Kiki Aulia Ucup akhirnya angkat bicara.
Ia menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada publik dan musisi yang terdampak.
Klarifikasinya pun langsung jadi sorotan, terutama soal dana sponsor yang dituduhkan masuk ke penyelenggara.
Permintaan Maaf Kiki Ucup
Dalam pernyataan resminya pada Sabtu, 6 September 2025, Kiki Aulia Ucup mengatakan:
“Kami meminta maaf atas kegaduhan ini. Kami pastikan tak sepeser pun uang Freeport masuk ke Pestapora. Sejak 6 September, kerja sama sudah resmi diputus.”
Baca Juga: PT. Freeport Jadi Biangnya, 28 Musisi Mundur dari Pestapora 2025
Ucapan ini menjadi langkah penting untuk meredam gelombang kritik. Meski begitu, banyak yang menilai klarifikasi datang terlambat, mengingat puluhan musisi sudah lebih dulu mengundurkan diri.
Mengapa Sponsor Freeport Jadi Masalah?
Bagi sebagian publik, kehadiran Freeport dianggap kontroversial karena isu sosial dan lingkungan yang melekat pada perusahaan tersebut. Sponsor semacam ini dianggap tidak sejalan dengan identitas Pestapora yang sejak awal dipandang sebagai festival rakyat.
Kritik semakin keras setelah musisi dan penggemar mengaitkan kehadiran Freeport dengan isu keadilan sosial di Papua. Hasilnya: panggung musik berubah jadi ajang perdebatan moral.
Reaksi Musisi & Publik
Meski Ucup sudah memberikan klarifikasi, 28 musisi dan band tetap mundur. Bagi mereka, pernyataan itu tak mengubah fakta bahwa nama Freeport sudah kadung melekat pada festival tahun ini.
Baca Juga: Drama Freeport dan Pestapora 2025, Hingga Banyaknya Band Cancel Manggung
Publik pun terbagi dua: sebagian menerima klarifikasi Ucup, sebagian lagi menilai bahwa keputusan memutus kontrak seharusnya dilakukan lebih cepat sebelum badai kritik pecah.
Tantangan Penyelenggara
Setelah klarifikasi ini, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Pestapora:
-
Reputasi – Bagaimana festival mengembalikan kepercayaan publik?