BOGORINSIDER.com --Demonstrasi anti-pemerintah berlangsung selama lima hari berturut-turut di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta.
Aksi massa dipicu kematian tragis Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas setelah tergilas kendaraan taktis milik polisi, serta kontroversi tunjangan besar anggota DPR.
Gelombang protes ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Ribuan mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat umum turun ke jalan menuntut reformasi kepolisian dan transparansi elit politik.
Baca Juga: Ramai Isu DPR Kabur, Ahmad Sahroni Diduga Pergi ke Singapura
Kronologi Aksi
Aksi pertama pecah di Jakarta, Senin (25/8/2025). Ratusan mahasiswa berkumpul di sekitar DPR RI, menyalakan obor, dan meneriakkan slogan anti-korupsi. Dalam dua hari berikutnya, aksi serupa merembet ke Bandung dan Yogyakarta.
Di Surabaya, massa memenuhi Tugu Pahlawan, menuntut keadilan bagi Affan. Spanduk bertuliskan “Hentikan Kekerasan Aparat” terbentang di sepanjang jalan.
Korban Jiwa & Kekerasan
Tragedi paling parah terjadi di Makassar, ketika gedung DPRD setempat dibakar massa. Api cepat membesar, menewaskan setidaknya tiga orang yang terjebak di dalam gedung. Polisi menembakkan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa, namun bentrokan semakin tak terhindarkan.
Menurut laporan AP News, tujuh anggota Brimob telah ditahan atas dugaan keterlibatan dalam insiden yang menewaskan Affan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterkejutannya dan memerintahkan investigasi menyeluruh.
Dampak Ekonomi
Gejolak politik ini membuat pasar keuangan Indonesia goyah. IHSG anjlok lebih dari 2%, sementara nilai tukar rupiah melemah hampir 1% terhadap dolar AS. Bank Indonesia langsung bergerak dengan membeli obligasi pemerintah serta melakukan intervensi di pasar valas untuk menahan kepanikan investor.
Suara Rakyat & Aktivis
Salah satu mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Dina Rahmawati, menyebut aksi ini bukan hanya soal Affan, tetapi tentang “akumulasi kekecewaan rakyat terhadap penegakan hukum yang timpang dan politik uang.”
Organisasi HAM seperti KontraS mendesak agar pemerintah segera membentuk tim independen pencari fakta.
Baca Juga: Komnas HAM Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM dalam Penanganan Aksi Demo DPR
Respon Pemerintah
Presiden Prabowo dalam pidato resmi pada Jumat (29/8/2025) menyatakan: