BOGORINSIDER.com --Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada sejumlah tokoh negara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Negara, Senin (25/8).
Di antara penerima penghargaan adalah tiga pimpinan lembaga legislatif: Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua MPR Ahmad Muzani.
Ketiganya dianugerahi **Bintang Republik Indonesia Utama**, tanda kehormatan tertinggi negara, atas jasa mereka dalam bidang politik, demokrasi, dan penguatan parlemen.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa ketiganya telah menunjukkan kepemimpinan yang berdampak positif bagi perkembangan sistem legislasi dan demokrasi Indonesia.
Baca Juga: Profil Pratama Arhan Gugat Cerai Azizah Salsha, Diduga Karena Perselingkuhan Sang Istri
Namun, momen pemberian tanda jasa itu bertepatan dengan gelombang demonstrasi besar-besaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Massa aksi menuntut berbagai hal, termasuk pembubaran DPR, yang dinilai semakin jauh dari aspirasi rakyat.
Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, menilai tumpang tindih dua peristiwa tersebut sebagai ironi politik.
"Negara memberi penghargaan atas kontribusi terhadap demokrasi, tapi di luar ribuan warga memprotes lembaga yang dianggap kehilangan legitimasi publik," ujar Virdika saat dihubungi Senin malam.
Menurut Virdika, secara administratif pemberian penghargaan adalah hal yang sah. Namun secara etis, momentum tersebut menimbulkan tanda tanya besar.
Baca Juga: Rumah Tangga di Ujung Tanduk, Kisah Percintaan Pratama Arhan Kini Gugat Cerai Azizah Salsha
Ia menilai hal ini dapat dipersepsikan sebagai bentuk ketidakpekaan pemerintah terhadap situasi sosial-politik yang tengah memanas.
“Bukan soal siapa yang menerima tanda jasa, tapi kapan dan dalam konteks apa penghargaan itu diberikan. Seolah para elite sedang merayakan prestasi, sementara rakyat mempertanyakan keabsahan wakil mereka,” tambahnya.
Kericuhan sempat terjadi saat demonstrasi berlangsung. Aparat kepolisian menggunakan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa yang semula berkumpul di depan Gedung DPR dan kemudian menyebar hingga kawasan Pejompongan. Hingga pukul 21.15 WIB, bentrokan masih terjadi antara aparat dan massa di bawah jembatan layang.
Sementara itu, Direktur Indonesian Parliamentary Center Ahmad Hanafi juga menyoroti ketidaktepatan waktu pemberian penghargaan tersebut. Ia mempertanyakan alasan di balik pemberian tanda jasa kepada pimpinan parlemen yang baru menjabat kurang dari satu tahun.