Sementara Alif mengatakan setelah putusan MK pada awal tahun lalu terkait syarat pencalonan presiden sempat menimbulkan kekecewaan, beberapa putusan seperti terkait Pilkada dan penghapusan ambang batas pencalonan presiden diterima baik.
"Tren putusan MK akhir-akhir ini bagus. Harapannya MK tetap netral dan objektif dalam melaksanakan tugasnya," ujarnya.
Secara terpisah, pakar hukum tata negara dan aktivis demokrasi, Titi Anggraini, menilai pengujian formil atas revisi UU TNI untuk dikabulkan "berpeluang besar untuk dikabulkan".
Hal ini, menurut Titi, berkaca dari Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengajuan uji formil UU Cipta Kerja yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan suatu UU.
"Proses pembentukan Revisi UU TNI jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip pembentukan undang-undang yang mewajibkan adanya partisipasi masyarakat secara bermakna atau meaningful participation itu," ujar Titi ketika dihubungi pada Senin (24/03).
Baca Juga: Gelombang demonstrasi menolak UU TNI yang disahkan DPR RI meluas ke berbagai daerah
"Justru sangat aneh kalau MK menganggap tidak ada masalah dengan pembentukan revisi UU TNI ini."
Adapun pakar hukum tata negara lainnya, Bivitri Susanti, mengingatkan revisi UU TNI masih belum menjadi undang-undang karena belum ditandatangani presiden.
"Perkara itu bisa menjadi tidak dapat diterima istilahnya. Kenapa? Karena objek perkaranya [revisi UU TNI] dianggapnya sudah hilang," ujarnya.
Meski begitu, Bivitri mengatakan pemohon masih dapat mengajukan ulang gugatannya begitu UU TNI diundangkan.
Senada dengan Titi Anggraini, Bivitri menilai peluang dikabulkan uji formil ini ada selama MK "objektif dan konsisten".