BOGORINSIDER.com --Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menilai bahwa sudah saatnya sistem pembayaran jalan tol di Indonesia beralih ke metode nirsentuh.
Menurutnya, penerapan sistem ini dapat mengadopsi teknologi Multi Lane Free Flow (MLFF) seperti yang telah digunakan di berbagai negara maju.
"Seharusnya kita sudah mulai menerapkan teknologi yang lebih canggih sehingga pembayaran tol dapat dilakukan tanpa harus menghentikan kendaraan. Beberapa negara sudah lebih dulu menggunakan sistem ini," ujar Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Baca Juga: Pihak Danone angkat bicara soal kecelakaan maut di Gerbang Tol Ciawi
Dasco juga menyoroti bahwa metode pembayaran dengan sistem tap sering kali menjadi penyebab kecelakaan di gerbang tol.
Salah satu insiden terbaru terjadi di Gerbang Tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat. Ia berharap penerapan sistem pembayaran nirsentuh dapat mengurangi risiko kecelakaan akibat penumpukan kendaraan di gerbang tol.
"Dari segi teknologi dan keselamatan, kami menyarankan pemerintah untuk mulai meninggalkan sistem tap yang mengharuskan kendaraan berhenti," tambah politisi dari Partai Gerindra ini.
Dukungan dari Pengamat Transportasi
Pendapat senada juga disampaikan oleh pengamat transportasi publik, Agus Pambagio. Menurutnya, sistem pembayaran tol di Indonesia sudah tertinggal dibandingkan negara-negara Eropa yang telah menerapkan sistem pembayaran tanpa tap.
"Sistem tol seharusnya tidak lagi menggunakan pintu gerbang. Dengan MLFF, kendaraan dapat langsung melintas tanpa harus melakukan proses tempel kartu atau tap," jelas Agus.
Agus juga mengungkapkan bahwa beberapa ruas tol di Indonesia telah mencoba menerapkan sistem pembayaran nirsentuh, tetapi perkembangannya masih lambat. Ia menilai pemerintah kurang konsisten dalam memilih teknologi yang akan digunakan.
Pada awalnya, pemerintah berencana menerapkan sistem airflow berbasis Radio Frequency Identification (RFID).
Namun, beberapa tahun terakhir, opsi tersebut digantikan oleh teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) dari Hongaria. Perubahan kebijakan ini menyebabkan penerapan sistem nirsentuh tidak berjalan optimal.