BOGORINSIDER.com --Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Siradjaja, mengungkapkan kritik terhadap kinerja mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, terkait pengawasan pemblokiran situs selama masa jabatannya.
Dalam rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Meutya Hafid, yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 6 November 2024.
Abraham mempertanyakan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terhadap situs-situs yang diblokir, khususnya terkait dengan pengawasan situs judi online.
Baca Juga: Pemkab Konsel somasi Supriyani guru honorer ada dugaan pencemaran nama baik
"Saya ingin tahu siapa yang mengawasi pemblokiran ini, terutama jika terjadi kesalahan," ujar Abraham.
Dia menyoroti kurangnya transparansi dalam pengawasan pemblokiran situs yang terjadi pada era Budi Arie Setiadi.
Abraham juga mengungkapkan bahwa ia menerima informasi dari pegiat media sosial Roy Shakti dan Mr Braid yang menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemkominfo pada masa Budi Arie bukanlah situs judi online, melainkan platform Wordpress yang digunakan untuk membuat dan mengelola situs web dan blog.
Baca Juga: Omongan Farhat Abbas ini yang membuat awal mula Denny Sumargo ngamuk hingga datangi rumah pengacara
"Saya tadi pagi melakukan konferensi telepon dengan Roy Shakti dan Mr Braid, yang memberi tahu saya bahwa situs yang diblokir sebenarnya bukan situs judi online, tetapi situs Wordpress," jelas Abraham.
Lebih lanjut, Abraham menyebut bahwa Mr Braid sempat dipanggil oleh Kemkominfo pada 12 Agustus 2024 dan mengungkapkan bahwa pemblokiran tersebut tidak terkait dengan situs judi online.
"Mr Braid dipanggil dan diharuskan membuktikan bahwa situs yang diblokir adalah Wordpress, bukan situs judi," tambah Abraham.
Selain itu, Abraham juga mencatat adanya masalah keamanan serius di Kemkominfo pada saat itu. Ia mengungkapkan bahwa Mr Braid berhasil membobol situs web Kemkominfo dalam waktu 30 detik dan menggunakan nama-nama pejabat di Kemkominfo untuk melakukan tindakan, seperti memesan hotel atau mengirim email.
Meskipun masalah ini sudah disampaikan, hingga saat ini perbaikan belum dilakukan.
"Masalah ini sudah disampaikan, tapi sampai sekarang belum ada perbaikan. Ini menjadi masalah besar yang harus segera diperbaiki," ungkap Abraham.