BOGORINSIDER.com --Persaingan tarif antara dua pengacara, Razman Arif Nasution dan Fahmi Bachmid, kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen.
Perbandingan antara tarif kuasa hukum yang mewakili Vadel Badjideh dan Nikita Mirzani ini mencuri perhatian publik, mengingat kedua pengacara dikenal tidak hanya karena kemampuan mereka, tetapi juga kekayaan yang diperoleh dari tarif jasa mereka.
Tarif Razman Arif Nasution
Razman Arif Nasution dikenal sebagai salah satu pengacara kontroversial di Indonesia, terutama setelah mengambil kasus Vadel Badjideh.
Ia menjadi sorotan setelah Nikita Mirzani menuduhnya dalam konteks kasus persetubuhan yang melibatkan Vadel dan putrinya, Lolly.
Razman juga sempat terlibat dalam perselisihan dengan dr. Richard Lee, yang mengungkapkan nilai kontrak Razman saat menjadi kuasa hukum Richard.
Menurut penasihat hukum Razman, Rihat Hutabarat, kontrak untuk Razman adalah sebesar Rp50 juta per bulan selama sepuluh tahun. Selain itu, ada biaya tambahan untuk setiap sesi pertemuan.
“Untuk dalam kota biayanya Rp15 juta, sedangkan untuk luar kota Rp30 juta,” jelas Rihat. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa tarif Razman saat menjadi kuasa hukum Vadel kemungkinan serupa.
Namun, beberapa netizen berspekulasi bahwa Razman sebenarnya menawarkan bantuan hukum tanpa biaya yang tinggi kepada Vadel.
Tarif Fahmi Bachmid
Di sisi lain, Nikita Mirzani memilih Fahmi Bachmid sebagai kuasa hukum andalannya. Fahmi sering kali memberikan update terkait perkembangan kasus, sehingga menjadi sosok yang sangat diandalkan oleh Nikita.
Artis yang akrab disapa Nyai ini mengungkapkan bahwa Fahmi selalu berhasil dalam menangani berbagai kasus hukum yang dihadapinya.
Hal yang membuatnya semakin percaya pada Fahmi adalah sikapnya yang tidak pernah membongkar aib klien atau menjatuhkan orang lain dalam prosesnya.
Dengan perbandingan ini, jelas bahwa baik Razman Arif Nasution maupun Fahmi Bachmid memiliki pendekatan dan tarif yang berbeda dalam praktik hukum mereka, dan persaingan di antara keduanya semakin menarik perhatian publik.