Operasi Pasar 2025: Solusi Sementara Atasi Lonjakan Harga Beras

BOGORINSIDER.com – Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan paket stimulus pangan senilai Rp16,23 triliun pada September 2025. Langkah ini diambil untuk meredam kenaikan harga beras yang menembus Rp15.950/kg, meski produksi dalam negeri terbilang melimpah.

Rincian Stimulus Pemerintah

Paket stimulus ini mencakup beberapa kebijakan kunci:

• Operasi Pasar Nasional: Perum Bulog ditugaskan melepas stok beras lebih banyak ke pasar dengan harga subsidi.
• Subsidi Transportasi: Pemerintah menanggung sebagian biaya distribusi dari sentra produksi ke daerah konsumsi.
• Relaksasi Pajak: Pajak untuk impor beras sementara diturunkan agar pasokan lebih lancar.
• Cash for Work: Program padat karya berbasis desa untuk meningkatkan daya beli petani kecil.

Menteri Perdagangan menyebut langkah ini bersifat “shock therapy” agar masyarakat tidak semakin terbebani.

Efektivitas Dipertanyakan

Meski dianggap langkah cepat, sejumlah ekonom menilai operasi pasar hanya solusi jangka pendek. Selama tata niaga beras masih dikuasai oleh segelintir pelaku besar, harga di pasar tetap sulit dikendalikan.

Ekonom dari Universitas Indonesia, misalnya, menekankan perlunya digitalisasi rantai pasok beras agar distribusi lebih transparan. “Selama jalur distribusi masih panjang, harga tidak akan adil untuk petani maupun konsumen,” ujarnya.

Baca Juga: Misteri Harga Beras 2025: Gudang Penuh, Harga Tetap Tinggi

Suara dari Masyarakat

Di Pasar Palmerah, Jakarta, warga menyambut baik operasi pasar, meski mengaku efeknya hanya terasa sebentar. “Harga turun sedikit kalau ada operasi pasar, tapi besoknya naik lagi,” kata Ibu Sari, seorang pembeli.

Bagi pedagang, intervensi pemerintah memang membantu stok, tapi mereka tetap terikat pada harga pasokan dari distributor besar.

Tantangan Jangka Panjang

Kenaikan harga beras tidak hanya soal musim panen, tapi juga terkait struktur pasar yang timpang. Pemerintah didorong untuk memperkuat koperasi tani, memperpendek rantai pasok, dan membuka akses petani langsung ke konsumen.

Jika tidak ada reformasi mendalam, stimulus puluhan triliun rupiah berisiko hanya jadi tambal sulam yang tidak menyelesaikan akar masalah.