Penembakan Politik di Dunia & Pelajaran untuk Indonesia

BOGORINSIDER.com – Penembakan Charlie Kirk di Utah, Amerika Serikat (10/9/2025), bukanlah kasus tunggal dalam sejarah politik dunia. Kekerasan politik telah berulang kali terjadi di berbagai negara dengan pola yang hampir serupa: tokoh publik menjadi target serangan bersenjata.

Pertanyaannya, bagaimana negara-negara menangani insiden semacam ini, dan apa pelajaran yang bisa dipetik Indonesia?

Amerika Serikat: Polarisasi Politik yang Berbahaya

Kasus Charlie Kirk menambah daftar panjang kekerasan politik di AS, mulai dari pembunuhan John F. Kennedy (1963) hingga percobaan pembunuhan Ronald Reagan (1981). Dengan polarisasi yang semakin tajam, ancaman terhadap tokoh publik kini semakin meningkat.
Langkah yang biasanya diambil pemerintah AS adalah memperketat pengamanan publik, menugaskan Secret Service untuk tokoh tertentu, serta memperketat regulasi senjata—meski isu terakhir sering menjadi perdebatan politik.

Jepang: Kasus Shinzo Abe

Penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 2022 menjadi pengingat bahwa negara dengan tingkat kriminalitas rendah pun tak kebal dari ancaman. Penyerang menggunakan senjata rakitan, menyoroti lemahnya pengawasan terhadap akses alat mematikan.
Pemerintah Jepang merespons dengan memperketat pengawasan senjata api dan meningkatkan pengamanan pejabat publik, terutama saat menghadiri acara terbuka.

Baca Juga: Masa Depan Turning Point USA Pasca Kasus Charlie Kirk

Pakistan: Risiko Politik di Negara Rawan Konflik

Pakistan memiliki sejarah panjang serangan politik, salah satunya pembunuhan Benazir Bhutto pada 2007. Motif ideologi, konflik sektarian, dan ketidakstabilan keamanan sering menjadi faktor pendorong.
Pelajaran penting dari Pakistan adalah bahwa lemahnya institusi keamanan dapat memperbesar risiko, terutama jika politisi tampil di ruang publik tanpa perlindungan memadai.

Inggris: Serangan Terhadap Politisi Lokal

Pada 2021, anggota parlemen David Amess tewas ditikam saat bertemu konstituen di gerejanya. Insiden itu memperlihatkan risiko nyata yang dihadapi politisi lokal yang rutin berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Pemerintah Inggris segera melakukan evaluasi sistem keamanan untuk pertemuan publik anggota parlemen, termasuk memperbanyak personel pengamanan dan protokol darurat.

Indonesia sejauh ini relatif jarang mengalami penembakan politik, tetapi potensi ancaman tetap ada, terutama menjelang pemilu ketika tensi politik meningkat. Beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari kasus internasional antara lain:

• Peningkatan Pengamanan Publik: Acara politik terbuka harus memiliki standar keamanan yang ketat.
• Pengawasan Senjata & Bahan Berbahaya: Pengetatan akses terhadap senjata api dan bahan berbahaya perlu diperkuat.
• Manajemen Polarisasi Politik: Mengendalikan narasi politik yang memecah belah, terutama di media sosial, agar tidak memicu kekerasan nyata.
• Pendidikan Politik & Literasi Digital: Memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa perbedaan politik adalah hal wajar, bukan alasan untuk melukai.