Demonstrasi "Indonesia Gelap" akan ancam aksi lanjutan jika tuntutan tak dipenuhi

BOGORINSIDER.com --Massa aksi yang tergabung dalam demonstrasi "Indonesia Gelap" mengancam akan melanjutkan aksi mereka jika pemerintah tidak menanggapi tuntutan yang telah disampaikan.

Jenderal Lapangan Aksi, Bagas Wisnu, mendesak Presiden Prabowo Subianto dan jajaran untuk segera merespons berbagai tuntutan yang diajukan oleh koalisi sipil.

"Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tertanda Koalisi Masyarakat Sipil," ujar Bagas dalam pernyataan sikapnya di Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/2).

Baca Juga: Ribuan mahasiswa gelar aksi unjuk rasa Indonesia Gelap di Jakarta evaluasi program Presiden Prabowo Subianto

Dalam demonstrasi ini, terdapat 13 tuntutan yang diajukan massa aksi. Tuntutan pertama adalah desakan agar pemerintah menyediakan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis. Kedua, mereka menuntut pelaksanaan reforma agraria sejati. Ketiga, koalisi menolak revisi Undang-Undang Minerba.

Selain itu, mereka juga meminta agar pemerintah menghentikan keterlibatan militer dalam ranah sipil. "Kelima, sahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat," lanjut Bagas.

Tuntutan keenam adalah pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan rakyat di sektor pendidikan dan kesehatan. Demonstran juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga: Wirda Mansur kembali disorot, dugaan utang dan kontroversi pendidikan

Massa aksi turut mendesak pemerintah agar memberikan tunjangan kinerja kepada dosen yang hingga kini belum menerima hak mereka. Selain itu, mereka meminta Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait perampasan aset.

Tuntutan lainnya mencakup penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI, Polri, serta kejaksaan yang sedang dibahas di DPR.

Mereka juga menyerukan efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih, serta menolak revisi peraturan Dewan Perwakilan Rakyat terkait tata tertib yang dianggap kontroversial.

Sebagai tuntutan terakhir, massa aksi mendesak reformasi kepolisian dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah.

Baca Juga: Ketua DPRD angkat bicara terkait viralnya ASN PUPR Kutai joget hingga naik meja

Koordinator BEN SI, Herianto, menyatakan bahwa aksi ini akan terus berlanjut hingga Rabu (19/2). Ia meyakini bahwa jumlah demonstran akan terus bertambah hingga hari terakhir aksi.